Berita
GP Ansor Desak Pemerintah Serius Tangani Radikalisme
Kami minta pemerintah serius memerangi radikalisme,
AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Abdul Rochman menyatakan akan tetap berada di garda depan terhadap radikalisme dan setiap usaha menggangu, mengganti bentuk negara menjadi Daulah Islamiyah atau khilafah.
“Presiden Jokowi telah menginstruksikan Menkopulhukam, Menhan, Mendagri, dan Menag untuk serius memerangi radikalisme. Kami mengapresiasi dan mendukung. Ini membuat tugas Ansor menjadi ringan. Karena memang masalah radikalisme ini sudah mengkhawatirkan,” kata Abdul Rochman, saat memberi keterangan pers usai Rapat Koordinasi Nasional GP Ansor yang dihadiri Ketua Pimpinan Wilayah seluruh Indonesia, di Jakarta, Kamis (7/11).
Menurut Adung, sapaan akrabnya, radikalisme agama yang berkembang minimal 8 tahun terakhir, bisa disebut negara sudah dalam kategori darurat radikalisme.
“Kebijakan Presiden ini menunjukkan bahwa pemerintah atau negara sekarang akan hadir dalam memberantas radikalisme yang memang sudah merupakan tugasnya. Kami minta pemerintah serius memerangi radikalisme, bukan sekadar narasi atau bahas simbol saja seperti pakaian. Substansinya yang penting,” ujarnya.
Di sisi lain, kata Adung, dukungan GP Ansor terhadap pemerintah tersebut selalu didasarkan pada komitmen kerakyatan dan kebangsaan.
“Selama pemerintah memberikan keberpihakannya kepada komitmen tersebut, GP Ansor akan tetap menjadi mitra strategis. Dan sebaliknya, jika komitmen tersebut bergeser, GP Ansor yang akan pertama kali mengingatkan dan mengambil posisi yang berbeda,” tandas Adung yang didampingi Ketua PW GP Ansor Papua, Kalimantan Timur, Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur.
Dia juga mengatakan, GP Ansor menolak kerjasama dalam bentuk apa pun dengan organisasi manapun yang dinilai mengedepankan kekerasan, melawan hukum dan menginginkan berdirinya negara di luar NKRI.
“Kerjasama ini termasuk di dalamnya adalah kunjungan-kunjungan dan atau komunikasi yang berpretensi politik yang justru akan merusak ukhuwah nahdliyah di kemudian hari,” pungkasnya.
-
EKBIS09/10/2026 11:30 WIBHarga Emas Antam Sentuh Rp2,572 Juta per Gram
-
OTOTEK09/10/2026 13:30 WIBWhatsApp Resmi Tak Bisa Dipakai di HP Ini
-
POLITIK09/10/2026 15:00 WIBKPP DEM Gelar Media Session, KPU DKI Tekankan Pentingnya Pemahaman Regulasi Pemilu
-
EKBIS09/10/2026 20:00 WIBDriver Ojol Dapat Senjata Baru Lawan Aplikator
-
DUNIA09/10/2026 12:00 WIBPria Tertembak Saat Dikepung Agen Imigrasi
-
NASIONAL09/10/2026 17:00 WIBSlamet Ariyadi Tagih Janji Penyelesaian Konflik Tanah Adat Rante Balla
-
POLITIK09/10/2026 13:00 WIBKomisi II DPR Tunggu Salinan Putusan MK soal Gibran
-
NASIONAL09/10/2026 13:44 WIBPendaftaran Anugerah Jurnalistik KPU RI 2026 Dibuka, Angkat Tema 73 Tahun KPU Kawal Demokrasi