Connect with us

RAGAM

Enam Tindak Pidana Selain Korupsi yang Masuk UU Perampasan Aset

Aktualitas.id -

AKTUALITAS.ID – DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II 2026–2027, Kamis (19/11). Aturan tersebut mencantumkan enam jenis tindak pidana selain korupsi yang dapat menjadi dasar perampasan aset.

Enam tindak pidana itu meliputi:

Narkotika dan psikotropika.

Terorisme dan pendanaan terorisme.

Penyelundupan manusia.

Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.

Perdagangan orang.

Penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

    Dalam aturan yang dikutip, Pasal 3 menyebut perampasan aset dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana berkekuatan hukum tetap maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku. Namun, Pasal 4 ayat (1) menyatakan perampasan aset berdasarkan atau tanpa putusan pidana dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

    Sementara itu, enam tindak pidana lainnya disebut sebagai jenis tindak pidana yang juga dapat menjadi dasar perampasan aset. Penerapan ketentuan terhadap masing-masing perkara perlu merujuk pada rumusan lengkap undang-undang, termasuk syarat dan prosedur yang berlaku.

    Pengesahan dilakukan dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri pimpinan DPR lainnya. Puan meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU tersebut; peserta rapat menyatakan setuju.

    Rapat dihadiri atau tercatat ditandatangani 361 dari total 573 anggota DPR, menurut keterangan dalam bahan rapat. (Bowo/Mun)

    TRENDING

    Exit mobile version