Connect with us

JABODETABEK

Sudah Dianiaya, Siswa Bekasi Justru Dihukum Sekolah

Aktualitas.id -

AKTUALITAS.ID – Kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa baru tingkat SMA di Kota Bekasi memicu gelombang kecaman. Bukan hanya karena korban mengalami luka serius hingga harus menjalani tiga jahitan di wajah, tetapi juga lantaran pihak sekolah justru menerbitkan surat peringatan (SP) kepada korban yang tengah berjuang memulihkan kondisi fisik dan psikologisnya.

Peristiwa yang terjadi pada 21 September 2026 itu kini menjadi sorotan publik. Keluarga korban menilai langkah sekolah sangat tidak tepat karena berpotensi menyamakan posisi korban dengan pelaku kekerasan.

Berdasarkan keterangan keluarga, rekaman CCTV yang ditunjukkan pihak sekolah memperlihatkan korban menerima pukulan bertubi-tubi ke arah dada dan wajah tanpa melakukan perlawanan. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka robek di wajah dan harus mendapatkan penanganan medis.

Kasus ini telah dilaporkan ke kepolisian dan tengah memasuki proses hukum. Selain itu, keluarga korban juga telah meminta pendampingan kepada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Bekasi.

Namun polemik justru semakin melebar setelah pihak sekolah menerbitkan SP kepada korban di tengah proses penyembuhan. Keputusan tersebut menimbulkan tanda tanya besar terkait komitmen lembaga pendidikan dalam memberikan perlindungan terhadap siswa yang menjadi korban kekerasan.

Dokumen pemeriksaan medis mencatat korban mengalami sakit kepala, pusing, mual, serta kondisi tubuh yang melemah pasca-insiden. Tak hanya itu, hasil pemeriksaan psikologis pada 30 Oktober 2026 juga menunjukkan adanya indikasi awal stres pascatrauma, kecemasan, gangguan tidur, hingga menurunnya kepercayaan diri saat berada di lingkungan sekolah.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas belajar korban. Konsentrasinya terganggu dan ia bahkan harus mengikuti ujian susulan karena tidak mampu mengikuti proses pembelajaran secara optimal.

Pengamat Perempuan dan Perlindungan Anak Swarna Dwipa Institute (SDI), Febby Lintang, mengkritik keras keputusan sekolah yang mengeluarkan surat peringatan tanpa proses mediasi dan klarifikasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat.

Menurutnya, sekolah semestinya menjalankan prosedur penanganan konflik atau kekerasan secara bertahap melalui guru BK, kesiswaan, hingga pertemuan bersama orang tua sebelum menjatuhkan keputusan administratif.

“Sekolah tidak boleh serta-merta mengeluarkan surat peringatan tanpa proses mediasi dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada kedua belah pihak,” tegas Febby, Jumat (20/11/2026).

Ia mengingatkan bahwa sekolah wajib mengedepankan prinsip perlindungan anak dan tidak boleh mengambil kebijakan yang menimbulkan stigma terhadap peserta didik. Terlebih, ketentuan tersebut telah diatur dalam Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Febby menegaskan setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, menyampaikan pendapat, serta memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.

Persoalan semakin rumit setelah muncul informasi mengenai dugaan pembicaraan internal terkait kasus tersebut yang didengar siswa lain setelah keluarga melaporkan perkara itu ke polisi. Situasi ini dikhawatirkan memperparah tekanan sosial yang dialami korban di lingkungan sekolah.

Atas dasar itu, SDI mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, hingga Komisi IV DPRD Kota Bekasi untuk segera melakukan evaluasi terhadap mekanisme perlindungan anak di sekolah serta meninjau ulang surat peringatan yang diberikan kepada korban.

Menurut Febby, pemulihan hak belajar, jaminan rasa aman, serta langkah perlindungan konkret seperti pemisahan kelas harus segera dilakukan agar korban dapat kembali menjalani pendidikan secara normal.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa sekolah tidak hanya bertugas mendidik, tetapi juga wajib menjadi ruang aman bagi setiap anak. Ketika korban kekerasan justru berpotensi menerima sanksi, muncul pertanyaan besar mengenai efektivitas sistem perlindungan anak yang diterapkan di lingkungan pendidikan. (Mun)

Continue Reading

TRENDING

Exit mobile version