Connect with us

NASIONAL

SMF Siapkan Rp5,8 Triliun untuk Dukung Pembiayaan Rumah Subsidi

Aktualitas.id -

Menteri PKP Maruarar Sirait dan Direktur Utama PT SMF Budi Susanto. AKTUALITAS.ID/Andrey

AKTUALITAS.ID – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF telah menyalurkan pembiayaan untuk lebih dari 97.000 unit rumah subsidi di seluruh Indonesia melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pada 2026, SMF mendapat penugasan untuk mendukung pembiayaan rumah subsidi sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.

Direktur Utama PT SMF Budi Susanto mengatakan, penugasan tersebut ditandai dengan penandatanganan surat penugasan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada SMF untuk menjalankan program FLPP tahun 2026.

Penandatanganan berlangsung di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Jumat (20/11/2026), dalam rangkaian pertemuan Menteri PKP dengan jajaran PT SMF.

“Ini merupakan penandatanganan surat penugasan dari Menteri PKP kepada PT SMF untuk menjalankan program FLPP tahun 2026,” kata Budi kepada awak media.

Budi mengungkapkan, hingga saat ini SMF telah menyalurkan pembiayaan untuk lebih dari 97.000 unit rumah subsidi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jawa menjadi kawasan dengan penyaluran terbesar, khususnya Jawa Barat.

Menurut dia, sebagian pembiayaan telah lebih dahulu disalurkan SMF sembari menunggu proses pencairan dana dari pemerintah melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Sebagian sudah, jadi kita menalangi dulu dananya. Nanti PMN-nya akan cair, mudah-mudahan,” ujarnya.

Untuk mendukung program FLPP tahun ini, SMF menyiapkan target pendanaan sebesar Rp5,8 triliun. Sementara itu, dalam skema pembiayaan rumah subsidi, SMF memperoleh porsi pendanaan sebesar 25 persen, sedangkan 75 persen lainnya berasal dari BP Tapera.

Budi menyebutkan, target penyaluran pembiayaan SMF dalam skema tersebut sekitar 280.000 unit rumah. Adapun target keseluruhan program FLPP yang didukung pemerintah mencapai 350.000 unit rumah subsidi.

Terkait kemungkinan pencapaian target hingga akhir tahun, Budi mengatakan realisasinya bergantung pada kinerja dan koordinasi BP Tapera bersama Kementerian PKP.

“Kan tergantung nanti teman-teman di Tapera dan Kementerian PKP. Jadi kita hanya dana pendamping 25 persen, sedangkan 75 persennya dari Tapera,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program rumah subsidi melalui skema FLPP merupakan salah satu program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah meningkatkan kuota FLPP dari sebelumnya sekitar 220.000 unit menjadi 350.000 unit pada 2026.

Peningkatan kuota tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai lembaga agar penyaluran kredit rumah subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat berjalan berkelanjutan.

“Jadi ini program rumah subsidi dengan skema FLPP adalah program andalan pemerintah Presiden Prabowo. Luar biasa Presiden Prabowo kepeduliannya kepada masyarakat berpenghasilan rendah, sangat luar biasa,” ujar Maruarar.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menjelaskan, penugasan kepada SMF merupakan bagian dari upaya mendukung target 350.000 rumah subsidi melalui penguatan struktur pembiayaan FLPP.

Menurut Didyk, surat penugasan Menteri PKP menjadi langkah awal untuk memproses penerbitan keputusan bersama antara Menteri PKP, Menteri Keuangan, dan Kepala BP BUMN terkait PMN kepada SMF.

Dukungan tersebut diharapkan memperkuat kapasitas SMF dalam menyediakan pembiayaan sekunder perumahan, sekaligus menjaga kesinambungan pendanaan bagi perbankan yang menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

Berdasarkan paparan dalam pertemuan tersebut, realisasi akad FLPP telah mencapai 210.370 unit. Pemerintah juga menyiapkan agenda akad massal di Malang pada 17 Desember dan Bekasi pada 31 Desember 2026 untuk mendorong peningkatan realisasi penyaluran.

Kolaborasi Kementerian PKP, BP Tapera, dan SMF menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat pembiayaan perumahan nasional. Namun, pencapaian target 350.000 rumah subsidi hingga akhir tahun akan sangat bergantung pada kesinambungan pendanaan, kecepatan pencairan PMN, serta kemampuan lembaga terkait mempercepat proses penyaluran FLPP kepada masyarakat.

TRENDING

Exit mobile version