Berita
BNPT: Pemerintah Belum Ada Rencana Pulangkan WNI Eks ISIS ke Indonesia
AKTUALITAS.ID – Kepala Badan Nasional Penaggulan Terorisme, Komisaris Jenderal Pol Suhardi Alius, mengungkapkan bahwa sejauh ini pemerintah Indonesia belum berencana memulangkan warga negara Indonesia eks pengikut ISIS dari Suriah ke Tanah Air. Hal ini tengah mengundang pro dan kontra di berbagai kalangan. Informasi yang yang didapat BNPT, dari beberapa komunitas internasional, termasuk saluran intelijen atau […]
AKTUALITAS.ID – Kepala Badan Nasional Penaggulan Terorisme, Komisaris Jenderal Pol Suhardi Alius, mengungkapkan bahwa sejauh ini pemerintah Indonesia belum berencana memulangkan warga negara Indonesia eks pengikut ISIS dari Suriah ke Tanah Air. Hal ini tengah mengundang pro dan kontra di berbagai kalangan.
Informasi yang yang didapat BNPT, dari beberapa komunitas internasional, termasuk saluran intelijen atau badan-badan internasional, sekian puluh ribu FTF (Foreign Terrorist Fighters) dan keluarga mereka saat ini ada di beberapa kamp pengungsi di Suriah.
“Di antaranya, ada kurang lebih 600-an pengakuannya WNI. Itu pun masih belum diverifikasi. Itu yang kami laporkan kepada bapak Menko Polhukam. Kami rapat, ‘Pak ada informasi seperti ini,'” kata Suhardi Alius di kantor Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2020).
Lanjut dia, informasi ini bukan cuma milik BNPT. Ada 3 lembaga yang pegang juga informasi demikian. Pertama BNPT, tentunya, kedua adalah BIN, dan ketiga adalah kepolisian, dalam hal ini Densus 88.
Suhardi pun memberikan penjelasan kepada pihak kementerian terkait jumlah WNI yang berada di kamp-kamp pengungsi di Suriah. Mereka pun berkepentingan memberi masukan.
“Bagaimana aspek, contohnya, dari Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana dengan status kewarganegaraan mereka, karena dalam Undang-undang dikatakan sebagian kalau orang sudah berperang di negara lain itu sudah kehilangan warga negara. Nah itu,” kata mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri itu.
“Terus bagaimana dengan anak dan istrinya, itu kan yang perlu dibahas. Kemudian dari Kementerian Luar Negeri, adalah bagian dari perspektif global. Bagaimana pandangan-pandangannya. Kemudian dari Kementerian Sosial dan sebagainya,” kata Suhardi.
-
RAGAM07/03/2026 10:00 WIBPemerintah Blokir Akun Medsos Anak di Bawah 16 Tahun Mulai 28 Maret
-
NASIONAL07/03/2026 06:00 WIBDiduga Lakukan Pencabulan, BGN Pecat Kepala SPPG Lampung Timur
-
RAGAM07/03/2026 22:42 WIBPerjalanan Karier Vidi Aldiano di Industri Musik Indonesia
-
JABODETABEK07/03/2026 06:30 WIBHujan Deras Picu Longsor di Kebon Baru Tebet
-
PAPUA TENGAH07/03/2026 18:17 WIBDirut BPJS Kesehatan Gandeng Pemda Mimika Perkuat JKN
-
POLITIK07/03/2026 07:00 WIBPSHK: Revisi UU Pemilu Jangan Jadi Bancakan Elite Politik
-
JABODETABEK07/03/2026 08:30 WIBBegal di Taman Galaxy Bekasi Tersungkur Ditabrak Suami Korban
-
OASE07/03/2026 05:00 WIBSurah Al-Ghashiyah: Kengerian Hari Kiamat dan Nasib Dua Golongan Manusia