Bamsoet: Wacana Pembatasan Jalur Motor Perlu Dikaji Ulang

AKTUALITAS.ID – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai wacana pembatasan sepeda motor di jalan nasional perlu dikaji ulang. Menurutnya, kemacetan bersumber dari sistem transportasi yang kurang efektif.

“Terkait dengan statement kawan kita, menurut saya harus dikaji ulang karena kesemrawutan itu timbul bukan karena mereka, tapi karena pengaturan sistemnya yang belum mengatur mereka mendapatkan tempat yang benar,” kata Bamsoet saat ditemui di Jl Pakubuwono, Jakarta Selatan, Sabtu (29/2/2020).

Bamsoet menyebutkan pemilik kendaraan roda dua memiliki hak yang sama dengan WNI lainnya yang mampu membeli kendaraan roda empat. Sebab, pemilik motor juga membayar pajak, yang jadi sumbangsih pembangunan jalan nasional. Kesamaan hak ini diatur UUD 1945.

“Jadi mengapa saya dalam posisi yang terus mendorong para pengendara roda dua yang saat ini hanya mampu membeli kendaraan roda dua, belum mampu membelikan kendaraan roda empat diberikan hak yang sama dan kenyamanan dalam menggunakan fasilitas negara dalam hal ini lintas nasional. Karena mereka juga memiliki kontribusi melalui pajaknya membangun jalan-jalan yang dilakukan oleh negara. Kenapa mereka tidak diberikan hak juga, untuk lewat jalan tol misalnya,” ujar Bamsoet.

Menurutnya, tujuan mengurai kemacetan dengan membatasi sepeda motor untuk melintas di jalan nasional tidak tepat. Bamsoet lalu kembali mengungkap soal saran membuat lintasan sepeda motor di tengah-tengah ruas jalan tol.

“Kenapa mereka tidak diberi hak juga, untuk lewat jalan tol misalnya. Kita lihat di beberapa ruas juga tol lengang, mobil lewat situ, masuk mobil mewah. Sementara ojol berimpit-impitan di jalan umum karena mereka punya hak yang sama. Makanya kita minta pemerintah untuk mendorong para pengguna jalan tol yang masih memungkinkan membangun ruas khusus sepeda motor diberikan dibangun untuk mereka,” ungkap Bamsoet.

Dia mengatakan saran sepeda motor masuk tol bukan hanya untuk motor gede. Dia mengusulkan motor gede hanya boleh masuk tol saat hari libur.

“Memang untuk bangun jalan tol di tengah kota nggak mungkin karena tempatnya sempit, tapi dari mulai Cawang ke Jagorawi kanan-kiri tol itu masih bisa dibikin jalur khusus untuk motor. Bukan untuk motor gede, untuk motor-motor karyawan ojol segala macam. Untuk motor gede mereka hanya boleh masuk jalan tol itu yang untuk motor libur saja, tapi hari kerja mereka tidak boleh,” bebernya.

Sebelumnya, massa driver ojol menggelar demo di depan gedung DPR RI. Mereka minta Wakil Ketua Komisi V Nurhayati Monoarfa mundur. Salah satu orator mengatakan demonstrasi kali ini merupakan bentuk upaya penolakan serikat ojol atas tindakan Komisi V DPR RI soal rencana pembatasan kendaraan roda dua di jalan nasional.

Mengutip pemberitaan di situs dpr.go.id, Nurhayati Monoarfa mewacanakan mengatur jumlah kendaraan di jalan raya dengan cara pembatasan kepemilikan kendaraan. Ini disebut sebagai salah satu langkah mengatasi kesemrawutan di jalan raya. Wacana ini termasuk pembatasan kepemilikan sepeda motor.