Berita
Jangan Sampai Ada Klaster Baru, KPU Papua: APD Mutlak di Pilkada 2020
AKTUALITAS.ID – Ketua KPU Provinsi Papu, Theodorus Kossay mengatakan penggunaan APD selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 merupakan hal yang mutlak. Dia tak ingin ada klaster baru akibat pilkada. “Berdasarkan PKPU No 5 Tahun 2020, APD jadi keharusan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona (COVID-19),” ujar Theodorus kepada wartawan, Selasa (7/7/2020). Dia […]
AKTUALITAS.ID – Ketua KPU Provinsi Papu, Theodorus Kossay mengatakan penggunaan APD selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 merupakan hal yang mutlak. Dia tak ingin ada klaster baru akibat pilkada.
“Berdasarkan PKPU No 5 Tahun 2020, APD jadi keharusan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona (COVID-19),” ujar Theodorus kepada wartawan, Selasa (7/7/2020).
Dia mengatakan pilkada tanpa APD adalah pelanggaran yang bisa diproses hukum. Bahkan pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk pengadaan APD saat pilkada serentak.
“KPU dituntut memaksimalkan pencegahan COVID-19 secara masif pada Pilkada Serentak 2020. Jangan sampai tercipta klaster baru akibat pilkada langsung,” katanya.
Lebih jauh, Theodorus mengatakan, pilkada serentak di Papua ada 11 kabupaten, di mana 5 kabupaten masih tercatat zona hijau COVID-19 dan 6 berstatus merah. Dia tak ingin zona hijau di Papua jadi klaster baru.
“Jangan sampai dengan proses proses Pilkada langsung ini justru nanti banyak menjadi penyebaran COVID. Kabupaten yang status hijau malah menjadi klaster baru COVID-19, ini harus dihindari,” tambahnya.
Untuk pilkada serentak di 11 kabupaten di Papua, pemerintah pusat mengucurkan dana khusus untuk pengadaan APD sebesar Rp 31.455.837.000.
-
NASIONAL25/08/2026 13:00 WIBBank Mandiri Kena Serbu Netizen usai Bekukan Rekening Rp80,9 Juta
-
NASIONAL25/08/2026 11:00 WIBPrabowo Perintahkan Usut 4 Korporasi di Kalbar
-
DUNIA25/08/2026 12:00 WIBNetanyahu Diduga Sengaja Panaskan Gaza Demi Tunda Pemilu
-
NASIONAL25/08/2026 04:00 WIBDKPP Jatuhkan Sanksi Etik ke Bawaslu Intan Jaya
-
NASIONAL25/08/2026 09:00 WIBBMKG Ungkap Asap Karhutla Kalimantan Bisa Menembus Negara Tetangga
-
NASIONAL25/08/2026 17:00 WIBMK Didesak Tegaskan Batas Masa Jabatan Kapolri
-
NUSANTARA25/08/2026 19:00 WIBGempa Flores 1992 Lebih Mematikan dari 2026
-
NASIONAL25/08/2026 14:00 WIBBNPB: NTT Diguncang 6.409 Gempa Susulan