AKTUALITAS.ID – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Solo mengaku mendapat tawaran sejumlah uang untuk memunculkan rival bagi pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa yang diusung PDIP di Pilkada Solo. Tawaran itu berasal dari seorang yang mengaku sebagai tim pemenangan Achmad Purnomo-Anung Indro Susanto.
Informasi ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Solo, Antonius Yogo Prabowo saat berbincang dengan sejumlah wartawan, Rabu (5/8/2020) malam. Tawaran itu ditolak setelah ia berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI.
“Sebenarnya tanpa koordinasi pun saya sudah tahu jawaban DPP pasti menolak. Tapi, waktu itu saya bilang akan saya koordinasikan dulu dengan Sekjen Kami, Bro Raja Juli Antoni,” katanya.
Achmad Purnomo saat ini menjabat sebagai Wakil Walikota Solo dari PDIP. Ia sempat dicalonkan DPC PDIP Solo sebagai bakal calon wali kota Solo berpasangan dengan Teguh. Purnomo gagal setelah DPP PDIP mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan Gibran-Teguh.
Sementara Anung Indro Susanto adalah mantan Kepala Bapermas PP PA dan KB Kota Solo.
Menurut Yogo, utusan Purnomo-Anung yang menemuinya adalah kontestan Pemilihan Legislatif Kota Solo 2019 dari salah satu partai yang gagal meraih kursi di DPRD Solo.
Ia tak menyebut berapa rupiah yang ditawarkan. Namun, menurut Yogo, jumlahnya cukup besar jika dibanding dengan satu kursi PSI di DPRD Solo.
“Jujur saja saya merasa tersanjung. Memang belum sampai miliar, baru mendekati. Tapi sebagai pendatang baru dengan satu kursi di DPRD, menurut saya jumlahnya cukup besar,” katanya.
PSI termasuk partai yang paling awal mendukung Gibran berkontestasi di Pilkada Solo. Bahkan sebelum PDIP mengeluarkan rekomendasi untuk Gibran-Teguh.
Yogo menegaskan hingga saat ini PSI dari tingkat kota hingga pusat masih konsisten mendukung Gibran di Pilkada Solo.
“Saya sudah sampaikan ke Mas Gibran bahwa kita mendapat tawaran itu dan kita tetap konsisten mendukung Mas Gibran,” katanya.
Dihubungi terpisah, Purnomo mengaku sama sekali tidak tahu menahu mengenai wacana pencalonan dirinya dan Anung di Pilkada Solo.
“Saya sama sekali tidak tahu. Malah saya baru dengar sekarang ini ada pasangan Purnomo-Anung,” katanya.
Purnomo-Anung Bantah
Purnomo menegaskan dirinya sama sekali tidak setuju dengan politik transaksional sebagaimana dibeberkan oleh PSI.
“Saya nggak setuju kalau ada tawaran-tawaran uang seperti itu,” katanya.
Senada, Anung juga mengaku belum berniat kembali bertarung setelah kalah di Pilkada Solo 2015. Ia juga belum membentuk tim pemenangan untuk menggalang dukungan.
“Belum ada pandangan. Sepertinya semua partai kan sudah ke Mas Gibran ya,” katanya.
Hanya saja, ia mengaku sempat ada pembicaraan dengan beberapa politisi dari partai-partai di luar PDIP untuk kembali maju di Pilkada 2020.
“Tapi itu sudah lama sekali. Temen-temen lama nanya apakah akan maju lagi. Ya kita lihat saja nanti partai mana yang akan mendukung. Wong, semua partai sudah ke sana (Gibran),” katanya.
Sampai saat ini pasangan Gibran-Teguh belum memiliki rival di Pilkada Solo.
PKS yang masih berusaha melawan Gibran di Pilkada Solo, terkendala persyaratan perolehan kursi. Untuk mengusung pasangan calon kepala daerah di Solo, partai atau gabungan partai harus memiliki minimal 9 kursi di DPRD. Sementara PKS hanya memiliki lima kursi.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Solo, Abdul Ghofar Ismail mengatakan pihaknya masih menjalin komunikasi dengan partai lain yang belum melabuhkan dukungan tertulis kepada Gibran.
Ghofar mengaku tidak mendapat tawaran dari tim pemenangan Purnomo-Anung seperti PSI. Hanya saja ia tak menampik perlunya biaya yang cukup besar untuk mengikuti kontestasi politik di Indonesia.
“Yang namanya mau maju tetap ada biaya untuk kampanye, konsolidasi. Wong, saya nyaleg saja kan mesti mengeluarkan uang,” katanya.
PKS sendiri sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh Solo yang berpotensi menjadi rival Gibran di Pilkada Solo termasuk Purnomo. Hanya saja nama Anung tidak termasuk dalam daftar nama yang dinominasikan PKS.
“Kita tetap sesuai aturan dengan membangun koalisi dan mencalonkan siapa pun yang berhak untuk dicalonkan. Tentunya kita nilai dari berbagai sisi. Kita lebih mengedepankan proses itu,” katanya.
Meski sudah ada komunikasi dengan beberapa tokoh, Ghofar mengatakan belum ada pembicaraan mengenai biaya pemenangan yang harus dikeluarkan. Menurut Ghofar, pembahasan tersebut akan dilakukan setelah ada perhitungan riil terkait biaya yang dibutuhkan.
“Itu kan bicaranya nanti kalau sudah bicara pemenangan. Untuk baliho butuh berapa, untuk saksi butuh berapa. Kan begitu,” katanya.
