Uni Eropa: Sanksi untuk Rezim Militer di Myanmar Sebagai Jalan Terakhir

Uni Eropa menyatakan pemberian sanksi terhadap militer Myanmar yang melakukan kudeta adalah jalan terakhir jika tekanan melalui seluruh jalur diplomasi dirasa tidak mempan untuk memperbaiki situasi di negara itu.

“Kami tidak bisa cuma melihat dan tidak melakukan apapun. Kami akan menggunakan seluruh jalur diplomatik untuk menurunkan ketegangan di Myanmar, tetapi kami menyiapkan sanksi bagi rezim militer di Myanmar sebagai jalan terakhir,” ujar Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, menjelang rapat bersama menlu Uni Eropa di Berlin, seperti dilansir Reuters, Senin (22/2).

Rencana Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi terhadap junta militer Myanmar bakal diputuskan hari ini. Mereka menggelar rapat di markas Uni Eropa di Brussels, Belgia, dan melakukan telekonferensi bersama dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken.

Menurut Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, pada akhir pekan lalu mengecam kekerasan aparat keamanan Myanmar mengakibatkan dua pengunjuk rasa di kota Mandalay tewas akibat tertembak peluru tajam.

Menurut sumber di Uni Eropa, kemungkinan mereka akan menjatuhkan sanksi bagi sejumlah perwira di angkatan bersenjata Myanmar.

Kudeta yang dilakukan militer Myanmar membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berencana untuk menjatuhkan sanksi.

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, pada 12 Februari lalu menjatuhkan sanksi kepada Myanmar berupa pembekuan aset senilai US$1 miliar sebagai buntut dari kudeta. Hal itu membuat para jenderal tidak bisa mengakses aset tersebut.