Junta militer Myanmar mengklaim akan menghentikan kekerasan sebagaimana tertera dalam salah satu hasil konsensus KTT ASEAN akhir pekan lalu, dengan syarat negaranya dalam kondisi stabil.
Kabinet pemerintahan junta militer, Dewan Administrasi Negara Myanmar, menyatakan akan mempertimbangkan “saran konstruktif yang disepakati para pemimpin ASEAN ketika situasi kembali stabil” di negara itu.
Melalui pernyataan pada Selasa (27/4) itu, dewan tersebut juga menyatakan akan “mempertimbangkan secara positif” jika ASEAN bisa memfasilitasi penerapan lima poin konsensus hasil KTT tersebut.
Juru bicara junta militer, Zaw Min Tun, mengatakan kepada AFP bahwa rezim “puas” dengan pertemuan di Jakarta karena mereka dapat menjelaskan “situasi nyata” kepada para pemimpin ASEAN.
Dalam KTT itu, 10 negara ASEAN-termasuk Myanmar yang diwakilkan langsung oleh pemimpin junta militer-sepakat menetapkan lima poin konsensus terkait krisis di negara tersebut.
Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.
Kedua, segera mulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat. Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.
Namun, sejumlah pihak mempertanyakan seberapa efektif lima konsensus ASEAN itu dapat memulihkan situasi di Myanmar.
Mantan duta besar AS untuk Myanmar, Scot Marciel, bahkan memperingatkan bahwa junta militer bisa saja melanggar isi kesepakatan tersebut.
“ASEAN tidak bisa berkutat di sini karena junta bisa tetap kembali [melakukan kekerasan] meski kesepakatan terbatas sudah tercapai pada Sabtu,” kata Marciel melalui kicauan di Twitter.
“Harus ada tindak lanjut yang mendesak dan harus ada tindakan terhadap junta jika ada penundaan. Ada alasan tak ada satu orang pun di Myanmar yang percaya Tatmadaw.”
Korban tewas memang masih berjatuhan bahkan sehari setelah junta militer mengklaim akan mengakhiri kekerasan dalam KTT ASEAN di Jakarta pada Sabtu (24/4).
Hingga kini, menurut catatan Lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik Myanmar (AAPP), jumlah korban tewas dalam bentrokan antara rakyat dan aparat keamanan mencapai 751 orang.
