Pemerintah Minta Karyawan Lapor jika Bayar Vaksinasi Gotong Royong

AKTUALITAS.ID – Pemerintah meminta karyawan swasta melapor ke Kementerian Kesehatan jika dimintai biaya saat mengikuti vaksinasi Covid-19 Gotong Royong. Imbauan itu menyusul temuan LaporCovid-19 tentang pungutan biaya vaksinasi bagi karyawan di sejumlah perusahaan.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyayangkan kejadian tersebut. Dia menyebut pemerintah akan menindaklanjuti setelah menerima laporan masyarakat.

“Masyarakat yang menemukan pungutan tersebut agar segera melaporkan kepada Kementerian Kesehatan untuk dapat ditindaklanjuti,” kata Wiku dalam jumpa pers di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (20/5/2021).

Wiku menjelaskan biaya Vaksin Gotong Royong sepenuhnya ditanggung perusahaan. Dia menegaskan perusahaan tidak boleh membebankan biaya sepeser pun kepada karyawannya.

“Perusahaan yang ikut serta dalam program ini juga dilarang memotong gaji karyawan untuk kepentingan program Vaksinasi Gotong Royong,” ujar Wiku.

Wiku menyampaikan Vaksinasi Gotong Royong digelar untuk mempercepat target vaksinasi Covid-19 sebanyak 181,5 juta orang. Pemerintah menggandeng perusahaan untuk menyuntik masyarakat yang bekerja di sektor swasta.

Presiden Jokowi menargetkan 30 juta orang mendapat vaksinasi lewat jalur ini. Untuk fase pertama, 420 ribu dosis vaksin Covid-19 disediakan untuk Vaksinasi Gotong Royong.

Vaksinasi jalur ini menggunakan merek vaksin yang berbeda dari jalur vaksinasi pemerintah. Perusahaan diperbolehkan menggunakan vaksin produksi Sinopharm, Novavax, dan Moderna. Vaksin Cansino rencananya juga akan digunakan untuk vaksinasi jalur ini.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mencatat dari total 22.736 badan usaha yang mendaftarkan diri dalam program vaksinasi gotong royong, 7.000 di antaranya merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).