Israel Tak Setuju Rencana AS Buka Lagi Konsulat di Yerusalem

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mengumumkan rencana untuk membuka kembali konsulat di Yerusalem, Rabu (27/5).

Wilayah itu secara historis berfungsi sebagai perwakilan de facto untuk Palestina.

Blinken menyampaikan rencana itu saat bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah.

“Sebagaimana saya katakan ke kedua belah pihak Perdana Menteri Netanyahu dan Presiden Abbas, Amerika Serikat akan meneruskan proses untuk membuka kembali konsulat kami di Yerusalem,” kata Blinken mengutip The Time of Israel.

“Itu adalah cara yang penting bagi negara kami untuk terlibat dan memberikan dukungan untuk rakyat Palestina,” ujarnya.

Blinken juga mengumumkan rencana mengirim $75 juta atau sekira Rp1 triliun ke Palestina untuk merekonstruksi Gaza, yang telah hancur akibat saling serang roket antara tentara Israel dengan Hamas.

Presiden AS Joe Biden diketahui telah berkampanye untuk membuka kembali konsulat di Yerusalem serta misi Organisasi Pembebasan Palestina di Washington. Kedua langkah itu dinilai akan menghadapi banyak rintangan.

Persetujuan Israel tentu dibutuhkan untuk membuka misi diplomatik di ibu kotanya. Mengutip Axios, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak permintaan itu. Dia mengatakan lebih menyukai, jika semua tetap seperti apa adanya.

Salah seorang mantan pejabat AS mengatakan, bahwa negara pimpinan Biden berharap Israel akan memenuhi permintaan tersebut. Sebab, kemungkinan negara itu akan mempertahankan clash dengan pemerintah mengenai kembalinya ke kesepakatan nuklir Iran.

Sumber itu mengatakan, Biden mengakui pembukaan misi itu saat kekerasan di Gaza berakhir. Ia juga menyebut bahwa AS telat melibatkan dirinya dalam usaha menurunkan ketegangan kedua negara itu.

Kesadaran itulah yang membuat Gedung Putih mempercepat rencana mereka untuk membuka kembali konsulat, yang menurut beberapa orang harus menunggu hingga pemerintahan permanen dibentuk di Israel, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Blinken juga tidak merinci lokasi gedung konsulat akan ditempatkan. Tempat paling praktis untuk misi tersebut bisa jadi berada di Jalan Agron, tempat para diplomatnya yang sudah lebih dulu berada.

Namun, pemerintahan Biden juga dengan tegas menyatakan dukungannya untuk solusi dua negara. Palestina menuntut Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depannya. Artinya, jika menempatkan konsulat di Jalan Agron di Yerusalem Barat dapat dinilai sebagai pernyataan yang menentang visi itu.

Menempatkan konsulat di Yerusalem Timur juga akan menyebabkan ketegangan yang lebih besar dengan orang Israel, yang memandang seluruh kota sebagai ibu kota mereka.

Misi konsulat di Argon bertanggung jawab untuk melayani semua penduduk Tepi Barat, jalur Gaza dan Yerusalem Timur. Mengingat sebagian besar warga sipil itu adalah warga Palestina, konsulat tersebut dikenal sebagai perwakilan de facto bagi mereka dan para diplomatnya untuk berkomunikasi secara teratur dengan pejabat Otoritas Palestina.

Tahun 2019, mantan presiden AS, Donald Trump juga pernah menggabungkan konsulat Yerusalem, yang telah dipindah dari Tel aviv setahun sebelumnya.