Berita
Pengamat Politik: Sebaiknya Pemerintah serta Luhut Minta maaf Kepada Publik
AKTUALITAS.ID – Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta semua pihak tidak menambah masalah karena kepentingan politik di saat penanganan pandemi Covid-19 sudah melelahkan. Luhut tak ingin ada yang menunggangi pandemi demi popularitas dan politik semata. Melihat hal ini, pengamat politik Ujang Komarudin menilai, Luhut sedang menyindir para oposisi pemerintah. Serta kepala daerah yang memanfaatkan pandemi […]
AKTUALITAS.ID – Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta semua pihak tidak menambah masalah karena kepentingan politik di saat penanganan pandemi Covid-19 sudah melelahkan. Luhut tak ingin ada yang menunggangi pandemi demi popularitas dan politik semata.
Melihat hal ini, pengamat politik Ujang Komarudin menilai, Luhut sedang menyindir para oposisi pemerintah. Serta kepala daerah yang memanfaatkan pandemi sebagai kepentingan politik individu dan partainya.
“Mungkin yang disindir pihak oposisi, kepala daerah, dan pihak-pihak yang menggunakan pandemi untuk kepentingan politik individu dan partainya,” ujar Ujang melalui pesan singkat,” Kamis (15/7/2021).
Namun, di sisi lain, pemerintah sebaiknya tidak mengeluh dan lelah menangani pandemi. Apalagi rakyat justru paling menderita akibat pandemi Covid-19.
“Namun apapun itu, mestinya pemerintah jangan pernah berkata lelah untuk urus rakyatnya. Karena mereka digaji dengan uang rakyat. Selelah apapun tak boleh mengeluh. Karena rakyat lebih lelah lagi. Rakyat yang paling menderita kena pandemi,” ujarnya.
Sebaiknya, Pemerintah serta Luhut meminta maaf kepada publik yang justru bertutur manis seperti mengatakan pandemi terkendali sebelum-sebelumnya.
“Mestinya meminta maaf. Karena rakyat sangat tahu kondisi di lapangan. Meminta maaf itu lebih baik dari sekadar mengumbar pernyataan yang tak tepat. Meminta maaf itu mulia,” ujar Ujang.
Sebelumnya, Luhut menyebut, bahwa penanganan pandemi Covid-19 melelahkan. Dia tidak ingin penanganan yang lelah ini ditambah masalah dengan adanya kepentingan politik maupun popularitas.
“Semua lelah, saya ulangi semua kita lelah, itu teman teman prajurit yang di bawah itu lelah, udah satu setengah tahun mereka kerja,” katanya saat jumpa pers virtual, Kamis (15/7).
“Jadi jangan lagi kita tambahin masalah karena kepentingan politik kita, kepentingan popularitas kita, jangan kita popularitas daripada masalah kemanusiaan, saya titip lagi itu,” tegasnya.
DEMOKRAT, VIRUS CORONA, HERZAKY MAHENDRA PUTRA,
Demokrat: Masyarakat Lelah Dengan Sikap Pemerintah Yang Tak Siap Antisipasi Lonjakan Covid-19
AKTUALITAS.ID – Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengaku lelah dan meminta tidak ditambah masalah kepentingan politik demi popularitas.
Herzaky mengatakan, bukan cuma pemerintah yang lelah. Masyarakat pun lelah dengan sikap pemerintah yang tidak sigap mengantisipasi lonjakan Covid-19.
“Bukan hanya pemerintah yang lelah, rakyat pun banyak yang lelah dengan sikap pemerintah yang seperti ini. Pandemi tak kunjung usai, akibat pemerintah yang tak sigap dan tak siap mengantisipasi lonjakan kasus positif covid-19. Di saat negara lain sudah mulai lepas masker, mulai beraktivitas seperti biasa, lalu banyak yang tingkat penambahan kasus positif harian dan kasus meninggalnya menurun drastis, Indonesia malah kebalikannya,” ujar Herzaky kepada wartawan, Jumat (16/7/2021).
Ia mengatakan, rakyat lelah diminta diam di rumah, tidak mudik tetapi warga negara India saat terjadi ledakan kasus dibiarkan masuk ke Indonesia. Bahkan tenaga kerja asing tidak esensial pun dibiarkan masuk.
“Lalu, saat terkena covid-19, mencari oksigen dan obat-obatan sulitnya setengah mati. Mau dirawat di rumah sakit, mesti antre berhari-hari. Itupun tidak ada kepastian.
Sehingga tak sedikit memilih isolasi mandiri di rumah, dan tidak mendapatkan perawatan yang baik. Nyawa Ibu, Bapak, sanak saudara rakyat pun banyak yang meregang karena ini. Lelah rakyat mengalami situasi seperti ini,” jelasnya.
Herzaky menuturkan, rakyat lelah orang dekatnya bertumbangan tetapi tidak melakukan apa-apa untuk mendapatkan penanganan apalagi sembuh. Padahal, kata dia, pemerintah sudah diberikan dukungan total. Banyak kelonggaran kepada pemerintah untuk leluasa menggunakan anggaran dalam jumlah besar.
“Padahal, dukungan total sudah diberikan rakyat ini kepada pemerintah. Dengan UU No.2 Tahun 2020, pemerintah bebas mengatur alokasi anggaran agar bisa difokuskan untuk menangani Covid-19. Banyak kelonggaran yang diberikan kepada pemerintah, agar pemerintah bisa leluasa menggunakan anggaran dalam jumlah besar untuk penanganan Covid-19,” kata Herzaky.
Pemerintah juga dibantu oleh rakyat menjadi relawan, baik terdata di pemerintah maupun lingkungan sekitar. Solidaritas masyarakat untuk membantu penanganan pandemi.
Namun, pemerintah saat diingatkan justru menyalahkan rakyatnya. “Lalu, saat diingatkan, pemerintah malah kemudian menyalahkan rakyat. Rakyat yang tak disiplin-lah, rakyat yang tak bisa bekerja samalah, bahkan sampai akun media sosialnya dicecar oleh para pendengung, sampai dicoba diretas oleh entah siapa. Cap kadrun, radikal, dan sejenisnya kemudian coba dilekatkan,” ujar Herzaky.
Bahkan, lanjutnya, pemerintah juga tidak ada kata maaf kepada masyarakat. Di saat banyak yang gugur karena tidak mendapat perawatan di rumah sakit dan kekurangan pasokan oksigen.
“Jangankan maaf, yang Pemerintah sampaikan, malah marah-marah, tantangan, dan penyangkalan yang berulang kali keluar,” ujarnya.
Herzaky mengingatkan, meski lelah, pemerintah seharusnya siap dikritik, dicecar dan diberi masukan, hingga diingatkan rakyat.
“Harus siap pula dikritik, dicecar, diberikan masukan, diingatkan oleh rakyat. Kalau tidak mau lelah dan tidak siap diingatkan, mungkin entah tidak siap atau memang tidak tepat berada di dalam pemerintahan,” tegasnya.
Kata Herzaky, sebaiknya pemerintah melakukan instrospeksi diri dan jangan menambah beban rakyat. Serta jangan marah menantang rakyat.
“Kasihan rakyat, sedang susah karena pandemi, jangan lagi ditambah bebannya oleh pemerintah. Sebaiknya pemerintah fokus saja introspeksi diri. Evaluasi. Bagian mana dari pemerintahan yang belum fokus menangani pandemi. Instansi mana yang belum optimal mengurus rakyatnya. Siapa yang masih saja mencoba mencari keuntungan, di tengah situasi sulit ini. Cara mana yang tidak tepat dalam menangani pandemi ini. Jangan malah marah, atau menantang rakyatnya,” pungkasnya.
- Multimedia20 jam lalu
FOTO: KKP Laporkan Capaian Kinerja Sektor Perikanan Budi Daya dan Pengembangan SDM
- Nusantara7 jam lalu
Bersenggolan Sepeda Motor, Pria Muda Ditikam Hingga Tewas
- EkBis17 jam lalu
Rayakan Nataru 2025, bTaskee Indonesia Luncurkan Promo Fantastis untuk Pengguna!
- POLITIK23 jam lalu
Partai Demokrat akan Kaji Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
- POLITIK21 jam lalu
PKB: Isu Muktamar Luar Biasa NU Bisa Menyebabkan Keresahan Daerah
- Nasional22 jam lalu
Kontroversi Penempatan Sekretaris DKPP: Pemohon Ajukan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi
- EkBis23 jam lalu
Kolaborasi KAI Properti dan Korem 044: Resmikan Basemah 44 untuk Sumsel Berkelanjutan
- Nusantara17 jam lalu
Dituduh Curi HP, Seorang Santri di Boyolali Dibakar