Berita
Demokrat Nilai Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Masih Tidak Konsisten
AKTUALITAS.ID – Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 masih ada yang tidak kompeten dan konsisten. Sehingga seharusnya kasus Covid-19 bisa melandai. “Kalau kita melihat pemerintah dalam hal menangani pandemi Covid ini secara terus terang sedikit agak terlambat, saya katakan banyak kebijakan pemerintah yang tidak kompeten,” ujar Syarief […]

AKTUALITAS.ID – Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 masih ada yang tidak kompeten dan konsisten. Sehingga seharusnya kasus Covid-19 bisa melandai.
“Kalau kita melihat pemerintah dalam hal menangani pandemi Covid ini secara terus terang sedikit agak terlambat, saya katakan banyak kebijakan pemerintah yang tidak kompeten,” ujar Syarief dalam diskusi daring, Sabtu (14/8/2021).
“Akibatnya seharusnya kita sudah mengalami penurunan dan pelandaian dan juga kita akan tentunya lebih baik, tapi kita tahu pasti begitu banyak kendala yang kita lakukan. Kita tahu pemerintah dalam posisi dilematis, apakah diutamakan kesehatan untuk rakyat atau ekonomi lebih awal,” ujar Wakil Ketua MPR ini.
Syarief mengatakan, pemerintah lebih mengutamakan ekonomi sehingga tidak terjadi kebijakan yang memutus rantai penyebaran Covid-19.
Sedangkan setelah satu tahun berlalu pemerintah baru menyadari kebijakan yang mengarah kepada kesehatan untuk menyelamatkan masyarakat lebih diperlukan.
“Inilah yang menyebabkan kita agak sedikit telat melakukan kebijakan lockdown sekalipun kita lockdown beberapa saat ini masih berlangsung,” ujarnya.
Syarief menilai, kebijakan pemerintah juga tidak konsisten. Pemerintah memberikan ruang kepada stakeholder yang selain berkepentingan untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan alasan untuk melanjutkan proyek strategis pemerintah.
“Seperti contoh pada sabtu kemarin 7 Agustus, masih terdapat tenaga kerja dari China masuk ke Indonesia di sela-sela kita masih melakukan PPKM Darurat. Ini salah satu contoh kebijakan kontroversial yang seharusnya tidak terjadi, namun kalau ditelusuri tentunya akan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat,” katanya.
-
EKBIS13/03/2025
Beras Berkutu Ditemukan di Gudang Bulog, Wamentan Pastikan untuk Pakan Ternak
-
NASIONAL13/03/2025
Roberth Rouw Ajak Masyarakat Jayawijaya Perkuat 4 Pilar Kebangsaan
-
NASIONAL13/03/2025
Waka MPR Apresiasi Langkah Presiden Prabowo Jalin Kolaborasi dengan Pemuda Peduli Lingkungan
-
EKBIS13/03/2025
Menhut: Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Segera Diresmikan
-
DUNIA13/03/2025
Duterte di Belanda: Pengacara Desak ICC Kembalikan Mantan Presiden ke Filipina
-
NASIONAL13/03/2025
Prabowo Siapkan Penjara di Pulau Terpencil buat Koruptor: Mereka Gak Bisa Kabur!
-
EKBIS13/03/2025
Tiket Pesawat Diskon Belum Ludes! Menpar: Baru Terjual 22 Persen
-
RAGAM14/03/2025
Film “The Brutalist” Sukses Raup 45 Juta Dolar AS di Box Office