Berita
Demokrat Nilai Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Masih Tidak Konsisten
AKTUALITAS.ID – Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 masih ada yang tidak kompeten dan konsisten. Sehingga seharusnya kasus Covid-19 bisa melandai. “Kalau kita melihat pemerintah dalam hal menangani pandemi Covid ini secara terus terang sedikit agak terlambat, saya katakan banyak kebijakan pemerintah yang tidak kompeten,” ujar Syarief […]
AKTUALITAS.ID – Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 masih ada yang tidak kompeten dan konsisten. Sehingga seharusnya kasus Covid-19 bisa melandai.
“Kalau kita melihat pemerintah dalam hal menangani pandemi Covid ini secara terus terang sedikit agak terlambat, saya katakan banyak kebijakan pemerintah yang tidak kompeten,” ujar Syarief dalam diskusi daring, Sabtu (14/8/2021).
“Akibatnya seharusnya kita sudah mengalami penurunan dan pelandaian dan juga kita akan tentunya lebih baik, tapi kita tahu pasti begitu banyak kendala yang kita lakukan. Kita tahu pemerintah dalam posisi dilematis, apakah diutamakan kesehatan untuk rakyat atau ekonomi lebih awal,” ujar Wakil Ketua MPR ini.
Syarief mengatakan, pemerintah lebih mengutamakan ekonomi sehingga tidak terjadi kebijakan yang memutus rantai penyebaran Covid-19.
Sedangkan setelah satu tahun berlalu pemerintah baru menyadari kebijakan yang mengarah kepada kesehatan untuk menyelamatkan masyarakat lebih diperlukan.
“Inilah yang menyebabkan kita agak sedikit telat melakukan kebijakan lockdown sekalipun kita lockdown beberapa saat ini masih berlangsung,” ujarnya.
Syarief menilai, kebijakan pemerintah juga tidak konsisten. Pemerintah memberikan ruang kepada stakeholder yang selain berkepentingan untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan alasan untuk melanjutkan proyek strategis pemerintah.
“Seperti contoh pada sabtu kemarin 7 Agustus, masih terdapat tenaga kerja dari China masuk ke Indonesia di sela-sela kita masih melakukan PPKM Darurat. Ini salah satu contoh kebijakan kontroversial yang seharusnya tidak terjadi, namun kalau ditelusuri tentunya akan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat,” katanya.
-
NUSANTARA09/04/2026 14:00 WIBWaspada Awan Panas! Gunung Semeru Meletus Beruntun 4 Kali pada Kamis
-
NASIONAL09/04/2026 11:00 WIBBabak Baru Korupsi Haji, Nama Menteri ATR Ikut Terseret?
-
RIAU09/04/2026 10:56 WIBPolda Riau dan Polis Malaysia Perkuat Kerja Sama Tangani Narkotika dan Terorisme
-
EKBIS09/04/2026 11:30 WIBHarga Emas Antam Kamis 9 April 2026 Anjlok ke Level Rp 2,85 Juta
-
OTOTEK09/04/2026 13:30 WIBNgeri! Hampir 15 Juta Serangan Website Terjadi di Indonesia
-
POLITIK09/04/2026 14:00 WIBKader PPP Khawatir Partai Tersingkir dari Pemilu 2029
-
FOTO09/04/2026 16:55 WIBFOTO: Presiden Prabowo Resmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Komersial Listrik di Magelang
-
EKBIS09/04/2026 09:30 WIBKemarin Pesta Poin, IHSG Hari Ini Langsung Ambruk 40 Poin