Pengamat Politik: Koalsi Parpol Pemerintah Dinilai Sudah Tak Kompak


Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) saat mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat kelima tersebut mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri. AKTUALITAS.ID/Kiki Budi Hartawan.

AKTUALITAS.ID – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengkritik keras pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya terkait penanganan Covid-19 dan program vaksinasi.

Pengamat politik Ujang Komarudin melihat partai koalisi pendukung pemerintah sudah tidak kompak. Partai koalisi mulai mengambil jalan masing-masing untuk kepentingan suara di pemilu selanjutnya.

“Ya tak akur. Koalisi saat ini main masing-masing. Karena untuk kepentingan elektoral,” ujar Ujang kepada wartawan, Selasa (24/8/2021).

Ujang melihat, partai koalisi berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Melihat keadaan hari ini, jika partai tidak berbicara maka elektabilitasnya terancam tergerus.

“Karena partai-partai koalisi pemerintahan jika diam saja, maka elektabilitasnya akan turun,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menjelaskan, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo sedang turun. Sejumlah survei mencatat penurunan kepercayaan publik terhadap Jokowi karena penanganan pandemi Covid-19.

“Karena imbas dari kepercayaan publik yang rendah terhadap pemerintah,” kata Ujang.

Sebelumnya, survei Charta Politika Indonesia juga melansir data turunnya elektabilitas Partai Golkar. Kini hanya 6,6 persen. Turun dari sebelumnya 7,8 persen.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menilai, kondisi dialami partainya seiring turunnya kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh karena itu, penurunan kepercayaan publik ini berdampak terhadap partai-partai yang diasosiasikan sebagai pendukung pemerintah termasuk Golkar.

Ujang Komarudin menilai, penurunan elektabilitas Golkar itu konsekuensi berkoalisi dengan pemerintah. Menurut Ujang, kepercayaan publik yang turun bisa memengaruhi elektabilitas partai-partai yang mendukung pemerintahan.

“Itu salah satu kerugian Partai Golkar. Berkoalisi dan di saat yang sama kepercayaan rakyat terhadap pemerintah rendah,” ujar Ujang kepada wartawan, Sabtu (14/8).

Dia menambahkan, Golkar dinilai salah satu partai yang loyal terhadap Presiden Jokowi. Golkar tak bermanuver dan tidak mengkritik pemerintah. Sehingga, dampaknya dirasakan langsung partai beringin ini.

“Itulah risiko berkoalisi. Selama ini hanya Partai Golkar yang loyal pada presiden. Jadi dampaknya ikut terasakan langsung oleh Partai Golkar,” kata Ujang.

slug . '" class="' . $tag->slug . '">' . $tag->name . ''; } } ?>