Berita
Karena Alasan Agama, Hakim New York Putuskan Nakes Boleh Tidak Divaksin
Seorang hakim federal di New York, Amerika Serikat kemarin memutuskan, pemerintah negara bagian tidak dapat memaksakan kewajiban vaksin COVID-19 pada petugas kesehatan tanpa mengizinkan perusahaan tempat mereka bekerja untuk mempertimbangkan permintaan pengecualian atas alasan agama. Hakim Distrik A.S. David Hurd di Albany, New York, memutuskan mandat vaksinasi yang diterapkan pada para pegawai di negara bagian […]
Seorang hakim federal di New York, Amerika Serikat kemarin memutuskan, pemerintah negara bagian tidak dapat memaksakan kewajiban vaksin COVID-19 pada petugas kesehatan tanpa mengizinkan perusahaan tempat mereka bekerja untuk mempertimbangkan permintaan pengecualian atas alasan agama.
Hakim Distrik A.S. David Hurd di Albany, New York, memutuskan mandat vaksinasi yang diterapkan pada para pegawai di negara bagian tersebut bertentangan dengan hak pekerja layanan kesehatan, yang dilindungi hukum federal, untuk mendapatkan pengaturan dari perusahaan.
Putusan itu merupakan uji kasus pada saat kalangan yang menentang kewajiban vaksinasi COVID-19 bersiap melawan rencana pemerintah Presiden AS Joe Biden untuk memberlakukan kewajiban tersebut pada puluhan ribu warga Amerika yang belum divaksin.
Vaksin menjadi sangat dipolitisasi di Amerika Serikat, dengan hanya 66 persen warga yang mau divaksinasi, jauh dari target awal pemerintahan Biden.
Tujuh belas petugas kesehatan yang menentang mandat tersebut menggugat, dengan mengatakan persyaratan itu melanggar hak mereka di bawah Konstitusi AS dan undang-undang hak-hak sipil federal yang mengharuskan atasan untuk mengakomodasi keyakinan agama karyawan secara wajar.
Hakim Hurd sepakat bahwa perintah negara “jelas” bertentangan dengan hak para pegawai untuk mendapatkan pengaturan terkait kepercayaan pada agama.
“Pengadilan dengan tepat mengakui ‘pahlawan garis depan’ kemarin dalam menangani Covid tidak dapat tiba-tiba diperlakukan sebagai penjahat pembawa penyakit dan ditendang ke pinggir jalan oleh perintah birokrasi,” jelas Christopher Ferrara, pengacara nakes di komunitas konservatif Thomas More Society.
Gubernur New York Kathy Hochul, menyatakan akan menentang keputusan tersebut. dengan mengatakan “tanggung jawab sebagai gubernur adalah untuk melindungi orang-orang di negara bagian ini, dan mengharuskan petugas kesehatan agar vaksinasi dapat menyelesaikan itu.”
Setidaknya 24 negara bagian telah memberlakukan persyaratan vaksin pada pekerja, biasanya pada layanan kesehatan.
Departemen Kesehatan New York pada 26 Agustus memerintahkan para profesional kesehatan untuk divaksinasi hingga 27 September dan perintah itu tidak mengizinkan pengecualian karena alasan agama.
-
EKBIS02/02/2026 11:30 WIBHarga Emas Antam 2 Februari 2026: Naik Rp 167.000 per Gram
-
OASE02/02/2026 05:00 WIBPelajaran Tauhid dan Sains dalam Surat Al-Anbiya Ayat 1-30 yang Wajib Diketahui Muslim
-
NASIONAL02/02/2026 06:00 WIBDKPP Sidang Anggota KPU Papua Pegunungan Adi Wetipo Terkait Dugaan Status ASN Aktif
-
RAGAM02/02/2026 14:30 WIBNisfu Syaban 2026: Simak Tanggal dan Cara Melaksanakan Puasa Sunnah
-
JABODETABEK02/02/2026 07:30 WIBJangan Sampai Telat! Layanan SIM Keliling Jakarta 2 Februari 2026 Tutup Pukul 14.00
-
EKBIS02/02/2026 10:30 WIBMenanti Data Ekonomi RI, Rupiah Senin Ini Konsolidasi di Kisaran Rp16.770 per Dolar AS
-
POLITIK02/02/2026 14:00 WIBPartai Prima Tuding PDIP Ingin Kunci Demokrasi dengan Usulan Ambang Batas
-
EKBIS02/02/2026 09:30 WIBPasar Saham ‘Berdarah’! IHSG Senin Pagi Longsor Tembus ke Bawah 8.000