Berita
Zainal Arifin Mocthar: Pemilu Adalah Cara Konstitusional “Kudeta” Rezim
AKTUALITAS.ID – Ahli Hukum Tata Negara dari UGM Zainal Arifin Mochtar menegaskan, cara menegur rezim adalah lewat pemilihan umum (pemilu). “Saya percaya dengan pemilih Indonesia yang kebanyakan anak muda sebenarnya satu gerakan kuat kalau kita mau menegur rezim dengan cara pemilu,” katanya dalam diskusi Kode Inisiatif ‘Kaum Muda dan Penegakan Hak Konstitusional dan Demokrasi”, Rabu […]
AKTUALITAS.ID – Ahli Hukum Tata Negara dari UGM Zainal Arifin Mochtar menegaskan, cara menegur rezim adalah lewat pemilihan umum (pemilu).
“Saya percaya dengan pemilih Indonesia yang kebanyakan anak muda sebenarnya satu gerakan kuat kalau kita mau menegur rezim dengan cara pemilu,” katanya dalam diskusi Kode Inisiatif ‘Kaum Muda dan Penegakan Hak Konstitusional dan Demokrasi”, Rabu (27/10/20021).
Menurutnya, pemilu adalah cara konstitusional mengkudeta rezim. Maka, cara melakukannya lewat pemilu.
“Pemilu itu adalah salah satu cara untuk menegur rezim, secara teori sering dianggap sebagai kudeta yang paling konstitusional,” ujarnya.
Zainal menyebut, bahwa pemuda adalah kekuatan yang sangat besar. Pemuda bisa memberi pelajaran terhadap rezim yang buruk saat berkuasa dengan ikut pemilu.
“Jadi kalau anda tidak suka dengan partai buruk, partai brengsek, anda tidak suka dengan rezim yang buruk cara menggantinya itu dengan pemilu,” pungkasnya.
-
FOTO10/04/2026 16:47 WIBFOTO: Barbuk 99 Liter Miras Diamankan Petugas di Pelabuhan Pomako Papua
-
FOTO10/04/2026 17:30 WIBFOTO: PBNU Tanggapi Perkembangan Perang Timur Tengah
-
FOTO10/04/2026 18:35 WIBFOTO: Momen Pesawat Kepresidenan Dikawal Empat F-16 dan Dua T50 Golden Eagle
-
NUSANTARA10/04/2026 17:30 WIBSopir Muda Jadi Korban Tewas dalam Kecelakaan Truk Batu Bara
-
NUSANTARA10/04/2026 18:30 WIBOperasi Gabungan Ungkap Penyelundupan Sabu 4 Kg di Bandara
-
JABODETABEK10/04/2026 16:00 WIBPolisi Ringkus Komplotan KPK Gadungan yang Peras Anggota DPR
-
NASIONAL10/04/2026 18:00 WIBKejagung Tetap Gunakan BPKP untuk Audit Kerugian Negara Meski Ada Putusan MK
-
NASIONAL10/04/2026 16:00 WIBICW Desak DPR Transparan soal RUU Perampasan Aset