Demi Sukses Muktamar NU, Gus Ipul Diminta Tinggalkan Kursi Mensos

AKTUALITAS.ID – Desakan agar Menteri Sosial Saifullah Yusuf mundur dari jabatannya mencuat jelang pelaksanaan Muktamar NU ke-35. Permintaan ini ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar agenda besar Nahdlatul Ulama dapat berjalan optimal.

Pengasuh Pondok Pesantren Ma’hadul Ilmi as-Syar’i (MIS) Sarang, Rembang, Achmad Rosikh Roghibi, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Permintaan tersebut bertujuan agar Gus Ipul dapat fokus penuh dalam mempersiapkan agenda strategis Nahdlatul Ulama, termasuk Muktamar ke-35, Konferensi Besar (Konbes), dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama.

Menurut Gus Rosikh, posisi ganda sebagai Menteri Sosial sekaligus Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar menjadi tantangan serius.

“Sebagai Ketua OC, Gus Ipul harus fokus penuh. Sementara waktu persiapan hanya sekitar lima bulan, ini membutuhkan kerja ekstra,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Ia menilai persiapan Muktamar NU kali ini berada di luar standar normal. Biasanya, agenda lima tahunan tersebut membutuhkan waktu hingga satu tahun untuk persiapan matang.

Namun, saat ini panitia hanya memiliki waktu efektif sekitar 5–6 bulan untuk mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan.

Gus Rosikh juga menyoroti komposisi kepanitiaan yang dinilai lebih didominasi oleh figur birokrat dan profesional, dibandingkan kalangan ulama pesantren.

Hal ini dikhawatirkan dapat memengaruhi karakter dan arah ideologi NU yang selama ini lekat dengan tradisi pesantren.

Selain soal teknis, muncul pula kekhawatiran adanya persepsi intervensi pemerintah dalam internal organisasi NU.

Menurutnya, jika Gus Ipul tetap menjabat sebagai Menteri Sosial sekaligus memimpin kepanitiaan muktamar, hal itu berpotensi memunculkan anggapan tersebut.

“Untuk kemaslahatan NU, sebaiknya Gus Ipul fokus penuh dan melepas jabatan agar tidak menimbulkan persepsi intervensi,” katanya.

Desakan ini menambah dinamika menjelang Muktamar NU ke-35 yang dinilai krusial bagi arah organisasi di masa depan. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait permintaan tersebut. (Bowo/Mun)