Dasco Bantah Isu Jadi Pengganti Gibran

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, angkat bicara terkait beredarnya kabar yang mengaitkan dirinya dengan kursi Wakil Presiden RI. Dasco menilai isu tersebut sengaja dimunculkan di tengah memanasnya perhatian publik terhadap kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah petinggi lainnya.

Melalui pernyataan yang disampaikan di media sosial pada Kamis (5/11/2026), Dasco secara tegas membantah kabar dirinya akan menjadi calon wakil presiden. Ia bahkan menyebut narasi tersebut sebagai hoax dan bagian dari upaya mengalihkan perhatian publik dari isu utama yang sedang menjadi sorotan nasional.

“Ada upaya pengalihan isu dari hot isu penyadapan ilegal menjadi Dasco akan jadi cawapres,” ujar Dasco.

Politikus Gerindra itu kemudian menegaskan bahwa informasi mengenai dirinya akan menduduki kursi orang nomor dua di Indonesia sama sekali tidak benar.

“Ada upaya pengalihan isu. Saya pastikan itu hoax!” tegasnya.

Pernyataan Dasco muncul ketika kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto masih menjadi perhatian publik. Kasus tersebut telah memasuki tahap penyidikan dan menyeret sejumlah nama besar.

Dalam perkara itu, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.

Perkembangan kasus semakin menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberhentikan Listyo Sigit dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa keputusan pemberhentian tersebut telah dituangkan dalam keputusan presiden yang ditandatangani langsung oleh kepala negara.

Selain itu, Prasetyo juga melontarkan pernyataan yang menyita perhatian publik dengan menyebut dugaan penyadapan terhadap Presiden berpotensi mengarah pada tindakan yang membahayakan kepentingan negara.

Meski demikian, pemerintah memastikan proses hukum yang berjalan tidak akan mengganggu pelayanan publik maupun stabilitas pemerintahan.

Di tengah derasnya spekulasi politik yang bermunculan, Dasco meminta publik tidak terjebak dalam narasi yang dapat mengaburkan fokus terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, perhatian utama seharusnya tetap tertuju pada pengungkapan fakta, motif, dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus penyadapan ilegal tersebut.

Kasus ini kini menjadi salah satu isu politik dan hukum paling menyita perhatian nasional. Sejumlah elite politik terus mendorong agar proses pengusutan dilakukan secara terbuka, profesional, dan tanpa tebang pilih hingga seluruh fakta terungkap secara terang kepada publik. (Bowo/Mun)