Tiga Langkah Strategis Percepat Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Riau

AKTUALITAS.ID – Wakil Presiden menghadiri Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kepulauan Riau, di Ballroom Suria Hotel Nirwana Resort Lagoy, Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (08/06/23).
Kepada jajaran KDEKS Provinsi Kepri yang baru dikukuhkan, Wapres menyampaikan tiga langkah strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah tersebut.
Pertama, Wapres meminta jajaran KDEKS Kepri untuk langsung bekerja keras dan ikhlas menyusun berbagai program serta bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Koordinasikan dan fasilitasi seluruh pemangku kepentingan agar kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Kepulauan Riau makin berdampak luas dan nyata.  Susun program-program yang terarah dan terukur, implementasikan secara kolaboratif dan sinergis, dan terus diorkestrasi dengan lebih baik,” ,” pinta Wapres.
Lebih jauh Wapres menekankan, dengan dibentuknya Bank Riau Kepri Syariah dan Kawasan Industri Halal (KIH) Bintan Halal Hub, serta berjalannya pengembangan ekosistem halal value chain, menjadi kekuatan yang harus terus dikapitalisasi dan dikembangkan.
Oleh karena itu, Wapres meminta KDEKS untuk merumuskan langkah-langkah strategis agar segenap sumber daya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor riil yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan menarik lebih banyak pelaku usaha besar untuk berinvestasi di Bintan Halal Hub, serta menumbuhkan pelaku-pelaku usaha syariah dari Kepulauan Riau, utamanya sektor UMKM industri halal.
“Perkuat pola-pola kemitraan agar seluruh pelaku usaha maju bersama,” sambungnya.
Strategi kedua, Wapres meminta KDEKS Kepri untuk terus mengkaji dan menggali potensi ekonomi dan keuangan syariah yang unggul di wilayah ini.
“Bentangan ribuan pulau telah membuat wilayah ini mendapat julukan Kepulauan “Segantang Lada”, dengan salah satu potensi besarnya adalah pariwisata. Baik wisata bahari, wisata cagar budaya, wisata religi maupun wisata sejarah,” tutur Wapres.
Lebih lanjut Wapres mengungkapkan, pada 2018, Kepri telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 Destinasi Halal Prioritas Nasional, dimana Indonesia juga ditetapkan sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia tahun 2023 menurut standar Global Muslim Travel Index (GMTI), mengungguli 138 destinasi dari seluruh dunia.
“Saya kira pencapaian yang baik ini harus terus kita kelola dan tingkatkan dalam kerangka pengembangan pariwisata ramah muslim. Pariwisata ramah muslim di Kepulauan Riau patut menjadi prioritas,” tegas Wapres.
Terkait hal ini, Wapres mengimbau, untuk mengembangkan strategi yang komprehensif, mulai dari atraksi, aksesibilitas, hingga amenitas yang intinya memberikan fasilitas dan layanan yang ramah bagi muslim. Selain itu, perlu juga disiapkan sumber daya manusia yang paham kearifan budaya lokal, sekaligus unggul dalam layanan berkelas internasional.
Sementara strategi yang ketiga, Wapres meminta KDEKS Kepri untuk menggali ide-ide baru dan melahirkan inovasi yang konstruktif bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Implementasi sejumlah program yang telah berjalan di wilayah ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air.
“KDEKS Provinsi Kepulauan Riau hendaknya mampu berperan sebagai lokomotif penggerak ekonomi dan keuangan syariah, sekaligus aktif berbagi pembelajaran kepada KDEKS di wilayah lainnya,” kata Wapres memberikan arahan.
Visi Indonesia untuk menjadi produsen halal terkemuka dunia, menurut Wapres, bukanlah suatu hal yang statis, melainkan dinamis yang terus berkembang sesuai gerak zaman.
“Pengembangan ekonomi dan keuangan di Indonesia akan terus berjalan maju. Oleh sebab itu, evaluasi yang mendorong lahirnya gagasan-gagasan baru yang makin baik, penting untuk kita lakukan,” pesan Wapres.
Dalam kesempatan tersebut, tidak lupa Wapres menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kepri, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) serta seluruh pihak yang telah bekerja sama menyiapkan kegiatan ini.
“Sebagaimana moto “Berpancang Amanah Bersauh Marwah” semoga kehadiran KDEKS akan semakin memperkuat semangat dan tekad pemerintah dan seluruh masyarakat untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya luhur,” harap Wapres.
“Melalui tekad dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan, saya yakin Kepulauan Riau akan terus berkembang menjadi salah satu episentrum pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air,” pungkasnya.
Sebelumya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad melaporkan, Pemerintah Provinsi Kepri telah bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung ekonomi dan keungan syariah di wilayah tersebut, di antaranya, bersama pondok pesantren menerapkan ekonomi dan pola keuangan syariah berbasis koperasi (KOPOTREN) yang saat ini sudah berjumlah 7 KOPOTREN; peningkatan kualitas produk-produk UMKM melalui sterilisasi produk siap ekspor dan sertifikasi halal yang mana pada tahun 2023 telah diterbitkan melalui Kanwil Kemenag Kepri sejumlah 1.895 sertifikat halal; serta berkolaborasi dengan Bank Riau Kepri Syari’ah memberikan penguatan modal Tanpa Bunga kepada UMKM mulai dari November 2021 sampai dengan Maret 2023 dengan total Rp 15,13 Miliar dengan penerima manfaat sebanyak 803 UMKM.
“Tentunya ini [Pengukuhan KDEKS] akan menjadi pemicu semangat kami, memantik semangat kami, untuk terus memasyarakatkan ekonomi dan keuangan syariah di tengah-tengah masyarakat Kepri,” ujar Ansar Ahmad optimis.
KDEKS Provinsi Kepri dikukuhkan oleh Plt. Direktur Eksekutif KDEKS Taufik Hidayat, dengan Keputusan Gubernur Kepri tentang KDEKS yang menetapkan Gubernur sebagai Ketua KDEKS; Wakil Gubernur sebagai Wakil Ketua; Ketua Harian merangkap Direktur Eksekutif, diamanahkan kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepri; Ketua Harian I/Wakil Direktur Eksekutif I dijabat oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri; Wakil Ketua Harian II/Wakil Direktur Eksekutif II oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Kepulauan Riau; Wakil Ketua Harian III/ Wakil Direktur Eksekutif III, dijabat oleh Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Sementara, Sekretaris Daerah menjabat sebagai Sekretaris KDEKS; Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris I; Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Sekretaris II; Asisten Administrasi Umum sebagai Sekretaris III; Kepala Tim Implementasi kebijakan Ekonomi Daerah Bank Indonesia Kepri sebagai Sekretaris IV; dan Kepala Sekretariat dijabat oleh Kepala Biro Perekonomian dan Pembagunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
Dengan Pengukuhan KDEKS Provinsi Kepri ini, maka saat ini telah terbentuk KDEKS di 17 Provinsi. 6 KDEKS terbentuk pada tahun 2022 yaitu KDEKS Provinsi Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Provinsi Jawa Timur dan KDEKS Sulwesi Selatan. 11 KDEKS terbentuk di tahun 2023 yaitu KDEKS Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, Banten, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Gorontalo, Bengkulu, Jambi, Maluku Utara dan Kepulauan Riau sebagai KDEKS ke-17.
Hadir dalam acara ini, Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina, Bupati Bintan Roby Kurniawan, jajaran Eksekutif KNEKS, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Pemerintah Provinsi Kepri, serta Kementerian/Lembaga Anggota KNEKS di Provinsi Kepri.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Robikin Emhas, dan Arif Rahmansyah Marbun, Tim Ahli Wapres Sukriansyah dan Iggi Haruman Achsien, serta Kepala Badan Amil Zakat Nasional Noor Achmad.

Wakil Presiden, Ma’ruf Amin menghadiri Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kepulauan Riau, di Ballroom Suria Hotel Nirwana Resort Lagoy, Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (8/6/23).

Kepada jajaran KDEKS Provinsi Kepri yang baru dikukuhkan, Wapres menyampaikan tiga langkah strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah tersebut.
Pertama, Wapres meminta jajaran KDEKS Kepri untuk langsung bekerja keras dan ikhlas menyusun berbagai program serta bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Koordinasikan dan fasilitasi seluruh pemangku kepentingan agar kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Kepulauan Riau makin berdampak luas dan nyata. Susun program-program yang terarah dan terukur, implementasikan secara kolaboratif dan sinergis, dan terus diorkestrasi dengan lebih baik,” pinta Wapres.

Lebih jauh Wapres menekankan, dengan dibentuknya Bank Riau Kepri Syariah dan Kawasan Industri Halal (KIH) Bintan Halal Hub, serta berjalannya pengembangan ekosistem halal value chain, menjadi kekuatan yang harus terus dikapitalisasi dan dikembangkan.

Oleh karena itu, Wapres meminta KDEKS untuk merumuskan langkah-langkah strategis agar segenap sumber daya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor riil yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal ini dapat dilakukan dengan menarik lebih banyak pelaku usaha besar untuk berinvestasi di Bintan Halal Hub, serta menumbuhkan pelaku-pelaku usaha syariah dari Kepulauan Riau, utamanya sektor UMKM industri halal.

“Perkuat pola-pola kemitraan agar seluruh pelaku usaha maju bersama,” sambungnya.

Strategi kedua, Wapres meminta KDEKS Kepri untuk terus mengkaji dan menggali potensi ekonomi dan keuangan syariah yang unggul di wilayah ini.

“Bentangan ribuan pulau telah membuat wilayah ini mendapat julukan Kepulauan “Segantang Lada”, dengan salah satu potensi besarnya adalah pariwisata. Baik wisata bahari, wisata cagar budaya, wisata religi maupun wisata sejarah,” tutur Wapres.

Lebih lanjut Wapres mengungkapkan, pada 2018, Kepri telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 Destinasi Halal Prioritas Nasional, dimana Indonesia juga ditetapkan sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia tahun 2023 menurut standar Global Muslim Travel Index (GMTI), mengungguli 138 destinasi dari seluruh dunia.

“Saya kira pencapaian yang baik ini harus terus kita kelola dan tingkatkan dalam kerangka pengembangan pariwisata ramah muslim. Pariwisata ramah muslim di Kepulauan Riau patut menjadi prioritas,” tegas Wapres.

Terkait hal ini, Wapres mengimbau, untuk mengembangkan strategi yang komprehensif, mulai dari atraksi, aksesibilitas, hingga amenitas yang intinya memberikan fasilitas dan layanan yang ramah bagi muslim.

Selain itu, perlu juga disiapkan sumber daya manusia yang paham kearifan budaya lokal, sekaligus unggul dalam layanan berkelas internasional.

Sementara strategi yang ketiga, Wapres meminta KDEKS Kepri untuk menggali ide-ide baru dan melahirkan inovasi yang konstruktif bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Implementasi sejumlah program yang telah berjalan di wilayah ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air.

“KDEKS Provinsi Kepulauan Riau hendaknya mampu berperan sebagai lokomotif penggerak ekonomi dan keuangan syariah, sekaligus aktif berbagi pembelajaran kepada KDEKS di wilayah lainnya,” kata Wapres memberikan arahan.

Visi Indonesia untuk menjadi produsen halal terkemuka dunia, menurut Wapres, bukanlah suatu hal yang statis, melainkan dinamis yang terus berkembang sesuai gerak zaman.

“Pengembangan ekonomi dan keuangan di Indonesia akan terus berjalan maju. Oleh sebab itu, evaluasi yang mendorong lahirnya gagasan-gagasan baru yang makin baik, penting untuk kita lakukan,” pesan Wapres.

Dalam kesempatan tersebut, tidak lupa Wapres menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kepri, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) serta seluruh pihak yang telah bekerja sama menyiapkan kegiatan ini.

“Sebagaimana moto “Berpancang Amanah Bersauh Marwah” semoga kehadiran KDEKS akan semakin memperkuat semangat dan tekad pemerintah dan seluruh masyarakat untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya luhur,” harap Wapres.

“Melalui tekad dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan, saya yakin Kepulauan Riau akan terus berkembang menjadi salah satu episentrum pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air,” pungkasnya.

Sebelumya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad melaporkan, Pemerintah Provinsi Kepri telah bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung ekonomi dan keungan syariah di wilayah tersebut, di antaranya, bersama pondok pesantren menerapkan ekonomi dan pola keuangan syariah berbasis koperasi (KOPOTREN) yang saat ini sudah berjumlah 7 KOPOTREN; peningkatan kualitas produk-produk UMKM melalui sterilisasi produk siap ekspor dan sertifikasi halal yang mana pada tahun 2023 telah diterbitkan melalui Kanwil Kemenag Kepri sejumlah 1.895 sertifikat halal; serta berkolaborasi dengan Bank Riau Kepri Syari’ah memberikan penguatan modal Tanpa Bunga kepada UMKM mulai dari November 2021 sampai dengan Maret 2023 dengan total Rp 15,13 Miliar dengan penerima manfaat sebanyak 803 UMKM.

“Tentunya ini (Pengukuhan KDEKS) akan menjadi pemicu semangat kami, memantik semangat kami, untuk terus memasyarakatkan ekonomi dan keuangan syariah di tengah-tengah masyarakat Kepri,” ujar Ansar Ahmad optimis.

KDEKS Provinsi Kepri dikukuhkan oleh Plt. Direktur Eksekutif KDEKS Taufik Hidayat, dengan Keputusan Gubernur Kepri tentang KDEKS yang menetapkan Gubernur sebagai Ketua KDEKS; Wakil Gubernur sebagai Wakil Ketua; Ketua Harian merangkap Direktur Eksekutif, diamanahkan kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepri; Ketua Harian I/Wakil Direktur Eksekutif I dijabat oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri; Wakil Ketua Harian II/Wakil Direktur Eksekutif II oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Kepulauan Riau; Wakil Ketua Harian III/ Wakil Direktur Eksekutif III, dijabat oleh Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Sementara, Sekretaris Daerah menjabat sebagai Sekretaris KDEKS; Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris I; Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Sekretaris II; Asisten Administrasi Umum sebagai Sekretaris III; Kepala Tim Implementasi kebijakan Ekonomi Daerah Bank Indonesia Kepri sebagai Sekretaris IV; dan Kepala Sekretariat dijabat oleh Kepala Biro Perekonomian dan Pembagunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan Pengukuhan KDEKS Provinsi Kepri ini, maka saat ini telah terbentuk KDEKS di 17 Provinsi. 6 KDEKS terbentuk pada tahun 2022 yaitu KDEKS Provinsi Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Provinsi Jawa Timur dan KDEKS Sulwesi Selatan. 11 KDEKS terbentuk di tahun 2023 yaitu KDEKS Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, Banten, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Gorontalo, Bengkulu, Jambi, Maluku Utara dan Kepulauan Riau sebagai KDEKS ke-17.

Hadir dalam acara ini, Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina, Bupati Bintan Roby Kurniawan, jajaran Eksekutif KNEKS, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Pemerintah Provinsi Kepri, serta Kementerian/Lembaga Anggota KNEKS di Provinsi Kepri.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Robikin Emhas, dan Arif Rahmansyah Marbun, Tim Ahli Wapres Sukriansyah dan Iggi Haruman Achsien, serta Kepala Badan Amil Zakat Nasional Noor Achmad. (Red)