Ditengah Gejolak Politik, Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Mundur

Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia, Noraini Ahmad, mengundurkan diri dari kabinet Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, di tengah gejolak politik dan lonjakan kasus Covid-19.

Pengunduran diri Noraini sejalan dengan sikap partainya, Organisasi Persatuan Nasional Melayu (UMNO), untuk menarik dukungan dari pemerintahan Muhyiddin yang dinilai melanggar undang-undang dalam penetapan status darurat nasional akibat lonjakan kasus Covid-19, seperti dilansir Associated Press, Jumat (6/8).

Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Malaysia, Shamsul Anuar Nasarah, juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk kesetiaan terhadap UMNO, yang menolak keputusan pemerintah pusat terkait status darurat Covid-19.

UMNO sampai saat ini merupakan partai dengan kursi terbanyak di parlemen Malaysia, yakni 38 anggota. Sampai saat ini tercatat ada delapan anggota UMNO di parlemen yang meneken surat pernyataan penarikan dukungan dari Muhyiddin.

Akan tetapi, Muhyiddin menyampaikan kepada Raja Malaysia, Sultan Abdullah, dia masih yakin mendapat dukungan parlemen. Menurut Muhyiddin dalam pertemuan dengan Sultan Abdullah pada Rabu lalu raja sepakat atas usulannya untuk menggelar pemungutan suara saat pembukaan kembali masa sidang parlemen pada 6 September mendatang.

Dalam jumpa pers pada hari ini, Muhyiddin menyatakan dia siap dan tidak takut untuk menghadapi pemungutan suara itu. Namun, dia memperingatkan jika terjadi perubahan mendadak di pemerintahan maka akan merusak upaya atau malah memperburuk penanganan pandemi.

“Apakah negara bisa menghadapi berbagai masalah jika ada perubahan (pemerintah) atau kekacauan politik?,” kata Muhyiddin.

Muhyiddin terpilih menjadi PM pada Maret 2020 setelah pemerintahan Mahathir Mohamad yang didukung koalisi Pakatan Harapan roboh akibat Partai Bersatu, sebagai salah satu anggota koalisi itu, menarik dukungan.

Muhyiddin yang juga berasal dari Partai Bersatu membentuk koalisi Perikatan Nasional dengan menyertakan UMNO. Namun, UMNO disebut tidak senang seolah berada di bawah posisi Partai Bersatu padahal mereka mayoritas di parlemen.

Muhyiddin menetapkan status darurat nasional untuk memerangi Covid-19 tanpa persetujuan parlemen pada Januari lalu. Para penentangnya menyebut Muhyiddin menggunakan status darurat yang berakhir pada 1 Agustus sebagai celah untuk menghindari pemungutan suara di parlemen terkait dukungan terhadap pemerintahannya.

Oposisi menuduh Muhyiddin menunda pemungutan suara atas mosi tidak percaya di parlemen hingga September mendatang dengan tujuan menggalang dukungan. Mereka memperingatkan Muhyiddin bisa mengerahkan seluruh aparat pemerintah, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia, untuk menekan anggota parlemen supaya tetap mau memberi dukungan politik.

Di sisi lain, amarah penduduk meningkat karena jumlah kasus Covid-19 di Malaysia terus naik dan kini sudah mencapai 1.22 juta. Bahkan pada hari ini penambahan kasus Covid-19 di Malaysia mencapai 20.889.