Hamas Tegas Tolak Pelucutan Senjata dan Intervensi ‘Board of Peace’ Trump di Gaza

AKTUALITAS.ID – Pemimpin Senior Hamas, Khaled Meshal, secara resmi menyatakan penolakan keras terhadap ide pelucutan senjata kelompok pejuang serta segala bentuk intervensi negara asing di wilayah Jalur Gaza. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas manuver politik internasional yang tengah berkembang pasca-perang.

Dalam konferensi pers di Doha, Qatar, Minggu (8/2/2026), Meshal menegaskan bahwa mempersenjatai diri adalah bentuk pertahanan sah selama pendudukan masih berlangsung di tanah Palestina.

“Mengkriminalisasi perlawanan, senjatanya, dan mereka yang melaksanakannya adalah sesuatu yang tidak boleh kita terima,” ujar Meshal dengan nada tegas. “Selama ada pendudukan, maka akan ada perlawanan. Perlawanan adalah hak bangsa-bangsa di bawah pendudukan… sesuatu yang dibanggakan oleh bangsa-bangsa.”

Pernyataan Meshal ini dilontarkan di tengah sorotan dunia terhadap Board of Peace (BoP), sebuah lembaga yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. BoP pertama kali diperkenalkan di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, dengan dukungan hampir 24 negara.

Meski awalnya difokuskan untuk mengawasi gencatan senjata dan rekonstruksi, mandat BoP kini diperluas. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa lembaga tersebut akan menjadi saingan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengelola wilayah konflik.

Selain BoP, Trump juga membentuk Gaza Executive Board, sebuah panel penasihat yang melibatkan tokoh-tokoh internasional berpengaruh seperti Steve Witkoff, Jared Kushner, hingga mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair.

Meshal mendesak agar BoP fokus pada pendekatan yang seimbang, terutama untuk mempercepat aliran bantuan kemanusiaan bagi 2,2 juta penduduk Gaza yang terdampak parah. Namun, ia menutup pintu rapat-rapat bagi adanya pemerintahan asing atau mandat internasional di Gaza.

“Kami berpegang teguh pada prinsip-prinsip nasional kami dan menolak logika perwalian, intervensi eksternal, atau kembalinya mandat dalam bentuk apa pun,” tegasnya.

Menurut Meshal, kedaulatan Gaza sepenuhnya berada di tangan rakyat Palestina. Ia memperingatkan bahwa segala upaya untuk mendikte pemerintahan dari luar hanya akan memperumit situasi.

“Rakyat Palestina adalah yang memerintah rakyat Palestina. Gaza adalah milik rakyat Gaza dan milik Palestina. Kami tidak akan menerima pemerintahan asing,” pungkasnya. (Mun)