Bulog Perkuat Stok dan Distribusi SPHP, Ini Kata Pengamat

AKTUALITAS.ID – Perum Bulog mencatat penyaluran harian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada 25 Agustus 2025 mencapai lebih dari 8 ribu ton yang didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Sepanjang tahun 2025, Bulog telah menyalurkan lebih dari 259 ribu ton beras SPHP. Penyaluran ini menjadi bagian dari komitmen Bulog mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan serta menstabilkan harga beras di tingkat konsumen.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras medium pada minggu ketiga Agustus 2025 menunjukkan tren penurunan di 196 kabupaten/kota. Rata-rata harga turun dari Rp14.332 per kilogram pada minggu kedua menjadi Rp14.239 per kilogram pada minggu ketiga. Fakta ini menunjukkan bahwa penyaluran beras SPHP oleh Bulog memberikan dampak nyata terhadap pergerakan harga di pasar.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan pihaknya akan terus memperkuat distribusi beras SPHP melalui berbagai saluran resmi dan terintegrasi.

“Dengan stok yang cukup dan distribusi yang masif, kami ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau. Data penurunan harga di hampir dua ratus kabupaten/kota menjadi bukti nyata bahwa langkah stabilisasi pangan yang dilakukan pemerintah melalui Bulog berjalan efektif,” ujar Rizal.

Dikesempatan yang berbeda, Pengamat Kebijakan Publik, Hilmi Rahman Ibrahim, menilai penyaluran beras SPHP oleh Bulog mampu meredam keresahan publik setelah sebelumnya harga beras melonjak dan pasokan sempat menghilang dari pasaran.

“Penyaluran beras SPHP oleh Bulog bisa menjadi obat sementara untuk menenangkan publik. Kepercayaan masyarakat sangat sensitif, jadi pemerintah harus hati-hati agar tidak kehilangan trust,” kata Hilmi saat dihubungi Aktualitas.id, Rabu (27/8/2025).

Menurutnya, distribusi SPHP berperan penting dalam menjaga stabilitas harga, namun pemerintah juga dituntut konsisten agar kebijakan tidak terlihat reaktif. Hilmi juga menyoroti pentingnya soliditas antarinstansi pemerintah.

“Pemerintah itu satu. Kalau ada perbedaan jangan diumumkan di publik. Itu diselesaikan di internal. Kalau terlihat berbeda, masyarakat akan menilai pemerintah tidak solid,” tegas pria yang juga Dosen Universitas Nasional itu..

Hilmi menambahkan, meski harga beras turun di banyak daerah karena pengaruh panen dan pasokan lokal, distribusi tetap menjadi kunci utama pembentukan harga. Ia juga mengingatkan bahwa Bulog hanya menguasai sekitar 10 persen pasar beras, sementara 90 persen sisanya dikuasai swasta.

“Pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Swasta harus dirangkul, bukan dianggap lawan. Kalau koordinasi antar sektor dan pelaku bagus, meski produksi turun, harga tetap bisa stabil,” jelasnya.

Bulog memastikan distribusi beras SPHP dilakukan melalui jaringan yang luas hingga ke tingkat desa, baik melalui Rumah Pangan Kita (RPK), ritel modern, koperasi desa, outlet pangan binaan, maupun Gerakan Pangan Murah bersama pemerintah daerah. Kolaborasi ini turut melibatkan BUMN pangan seperti ID FOOD, PT Pos Indonesia, PTPN, Pupuk Indonesia, hingga instansi pemerintah, TNI/Polri, dan UPT Kementerian Pertanian. (Yan Kusuma/KBH)