Anggota DPRD DKI Dukung Transportasi Gratis untuk 15 Golongan Masyarakat

AKTUALITAS.ID – Kebijakan transportasi publik gratis bagi 15 golongan masyarakat yang baru saja diberlakukan di Jakarta mendapat dukungan dari anggota DPRD DKI, Andri Santosa.

Dirinya menilai program ini bukan hanya bermanfaat dari sisi ekonomi, tetapi juga berpotensi menjadi solusi konkret dalam mengurangi kemacetan dan polusi udara yang semakin mengkhawatirkan di ibu kota.

“Keberadaan kebijakan ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi diharapkan juga dapat mengurangi kemacetan dan masalah polusi yang semakin parah di Jakarta,” ujar Andri, kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Baca Juga: Contoh Bagi Warga, Pegawai Dishub Jakarta Wajib Naik Transportasi Umum Tiap Rabu

Dengan tingkat kemacetan yang masih menjadi tantangan besar bagi Jakarta, Andri berharap kebijakan ini mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat. Ia menginginkan agar lebih banyak warga meninggalkan kendaraan pribadi mereka dan beralih menggunakan transportasi umum seperti TransJakarta, MRT, dan LRT, yang kini telah terintegrasi.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, rata-rata pengguna transportasi publik saat ini mencapai sekitar 1,5 juta orang per hari. Angka ini menunjukkan sekitar 22,19 persen dari total pengguna transportasi di Jakarta, yang menurut Andri masih bisa ditingkatkan melalui kebijakan yang tepat sasaran.

“Capaian ini setara dengan 22,19 persen dari total populasi pengguna transportasi umum yang ada di Jakarta,” ungkap Andri.

Baca Juga: Pemprov DKI Desak Percepatan Perda Kota Layak Anak untuk Status Jakarta

Namun demikian, ia mengingatkan implementasi kebijakan transportasi gratis tidak boleh sembarangan. Seleksi terhadap penerima manfaat harus dilakukan secara ketat untuk memastikan kebijakan ini benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan dan berdampak positif dalam jangka panjang.

“Pemprov DKI Jakarta perlu memastikan bahwa penerima manfaat kebijakan ini sudah melalui proses seleksi yang ketat, sehingga kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat besar bagi masyarakat tanpa menambah beban,” tegasnya.

Selain itu, Andri mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kualitas layanan transportasi publik di Jakarta. Menurutnya, peningkatan standar pelayanan harus dilakukan mulai dari manajemen armada hingga kenyamanan dan keamanan pengguna.

“Pengaturan manajemen armada harus dilakukan dengan cermat, agar transportasi umum dapat melayani kebutuhan masyarakat secara maksimal,” tutup Andri.

Kebijakan transportasi publik gratis yang diarahkan pada kelompok prioritas ini diharapkan menjadi tonggak awal perubahan perilaku mobilitas warga ibu kota. Dengan pengawasan yang tepat dan perbaikan sistem layanan, langkah ini dapat menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan kota Jakarta yang lebih ramah lingkungan dan bebas kemacetan. (Purnomo)