DPR Minta Pemerintah Waspadai Defisit BPJS Kesehatan yang Diperkirakan Capai Rp20 Triliun pada 2024

AKTUALITAS.ID – Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai defisit BPJS Kesehatan yang diperkirakan mencapai Rp20 triliun pada 2024.

Ia khawatir jika defisit ini tidak segera ditangani, masalah keuangan BPJS Kesehatan akan berlanjut, bahkan berpotensi menyebabkan gagal bayar dalam jangka panjang.

“Defisit ini terjadi akibat peningkatan penggunaan layanan kesehatan yang semakin tinggi, terutama di rumah sakit. Pasien yang semakin banyak datang, meningkatkan biaya yang harus dibayar BPJS Kesehatan, sementara pemasukan tidak bertambah signifikan,” ujar Saleh dalam keterangannya, Sabtu (11/1/2025).

Saleh menambahkan, selain meningkatnya jumlah pasien, masalah lain yang mempengaruhi defisit BPJS Kesehatan adalah ketidakdisiplinan peserta dalam membayar iuran. Ia juga menyoroti rencana pemerintah untuk menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan pada Juli 2025 sebagai salah satu solusi untuk menutupi defisit ini, namun ia mengingatkan bahwa langkah ini berpotensi menimbulkan penolakan dari masyarakat.

Saat ini, iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 1 adalah Rp150.000, kelas 2 Rp100.000, dan kelas 3 Rp42.000 (dengan subsidi Rp7.000 dari pemerintah). Saleh pun mempertanyakan berapa besar kenaikan yang tepat dan apakah langkah tersebut cukup untuk mengatasi masalah defisit jangka panjang.

“Solusi yang diambil harus lebih mendalam dan strategis agar tidak menambah beban masyarakat yang sudah sulit dengan iuran yang ada,” tambahnya. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kualitas layanan BPJS Kesehatan yang sudah mendapat kepercayaan publik tinggi, dengan lebih dari 98 persen kepesertaan, agar tidak terganggu akibat masalah keuangan.

Saleh pun menekankan bahwa defisit BPJS Kesehatan adalah ancaman yang nyata dan memerlukan perhatian segera untuk mencegah dampak lebih besar di masa depan. (Enal Kaisar)