Kasus Oplosan BBM, DPR Soroti Penurunan Penjualan Pertamina

AKTUALITAS.ID – Pimpinan Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, mengungkapkan adanya penurunan yang cukup drastis terhadap pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah pimpinan perusahaan BBM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

“Tapi intinya salah satu yang kita dalami temen-temen adalah terkait skema penentuan RON ini, bagaimana sistem verifikasinya. Karena semalaman ini isu ini cukup seksi dan saya tanya juga kepada Pertamina terjadi penurunan yang cukup drastis,” kata Bambang dalam rapat, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

“Jangan sampai trust publik atas kasus hukum yang sedang berproses silahkan saja, kami sangat mendukung penegakan hukum silahkan,” sambungnya.

Kendati demikian, politikus Partai Gerindra ini ingin agar publik harus tahu bagaimana dalam penentuan Research Octane Number (RON).

“Tapi, kami juga ingin bahwa publik juga harus tahu bagaimana penentuan RON itu. Kalau seandainya memang RON itu bisa dipalsukan, saya sih menyakini banyak kendaraan-kendaraan bermasalah,” ujarnya.

Oleh karenanya, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengundang sejumlah perusahaan mobil. Sehingga, tidak ada lagi isu yang bias.

“Makanya, mungkin dalam waktu yang tidak lama kami akan undang industri-industri mobil. Astra kaya gitu, kita ingin mendapat penjelasan apakah selama ini pernah ada kendala-kendala di kendaraan tersebut adanya korosi atau sejenisnya ya kan,” ungkapnya.

“Sehingga, tidak menjadi satu isu yang liar di masyarakat gitu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan tujuh tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. Kerugian negara dalam perkara tersebut ditaksir mencapai Rp193,7 triliun.

“Kerugian keuangan Rp193,7 triliun yang bersumber dari berbagai komponen,” tutur Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (24/2). (Mun/Ari Wibowo)