Komisi XII DPR: Transparansi Kasus Korupsi Pertamina Demi Kepercayaan Publik

AKTUALITAS.ID – Komisi XII DPR RI mengambil sikap tegas menyikapi terungkapnya mega skandal korupsi di lingkungan Pertamina yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Anggota Komisi XII, Mukhtarudin, menegaskan komitmen DPR untuk mendukung penegakan hukum dan transparansi dalam penanganan kasus tersebut.

“Pengawasan terhadap Pertamina dan sektor energi akan diperkuat untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan,” ujar Mukhtarudin dalam keterangan tertulis, Selasa (4/3/2025). Ia juga mengapresiasi langkah cepat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah membentuk tim khusus untuk mendalami kasus korupsi ini.

Legislator dari Dapil Kalimantan Tengah ini mengungkapkan, Komisi XII telah melakukan inspeksi dadakan (sidak) dan uji sampel Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti RON 90, RON 92, RON 95, dan RON 98 di sejumlah SPBU. Kegiatan ini dilakukan bersama Lembaga Minyak dan Gas (Lemigas) dari Kementerian ESDM untuk memastikan kualitas BBM yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Mukhtarudin juga meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan melakukan sosialisasi masif terkait isu pengoplosan BBM, khususnya yang melibatkan kualitas RON 92 atau Pertamax. “Jangan sampai publik dibuat bingung dengan kasus ini dan terpengaruh oleh berita-berita yang tidak benar. Pertamina perlu menjaga kepercayaan publik agar masyarakat tidak beralih ke SPBU swasta,” tegasnya.

Ia menekankan, jika masalah ini tidak segera diatasi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Pertamina, tetapi juga oleh negara. Oleh karena itu, kondisi ini perlu diantisipasi dengan serius.

Mukhtarudin juga menyayangkan narasi publik yang kurang tepat dalam kasus ini, terutama yang menyeret nama Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Menurutnya, Bahlil baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, sementara kasus korupsi terjadi pada periode 2018-2023. “Justru saat ini Menteri Bahlil tengah melakukan pembersihan dan pembenahan terkait tata kelola niaga impor BBM,” jelasnya.

Komisi XII DPR RI berkomitmen untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari fakta yang akurat dan tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu. “Kami akan memastikan bahwa informasi yang beredar adalah fakta, bukan narasi yang dimanipulasi untuk kepentingan tertentu,” tegas Mukhtarudin.

Terbongkarnya skandal korupsi ini, menurut Mukhtarudin, harus menjadi momentum bagi Pertamina dan anak perusahaannya untuk melakukan reformasi tata kelola. Hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menjaga keutuhan pengelolaan kekayaan alam negara sesuai dengan mandat konstitusi.

“Pertamina harus segera melakukan langkah-langkah perbaikan agar kepercayaan masyarakat dan negara tidak semakin terkikis,” pungkasnya. (Mun/Yan Kusuma)