PKS Dorong Lahirnya UU Ketenagakerjaan Berkeadilan untuk Semua Pihak

AKTUALITAS.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmennya untuk mendorong lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang lebih berkeadilan bagi buruh, pengusaha, sekaligus negara. Hal ini disampaikan Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Muhammad Rusdi, dalam forum dialog ketenagakerjaan yang digelar Sabtu (16/8/2025).

“Kita semua punya semangat yang sama. Undang-Undang yang lahir nanti harus bisa menjawab masalah buruh, pengusaha, dan negara. Dan ini perlu dialog bersama,” ujar Rusdi.

PKS menilai, UU Cipta Kerja yang disahkan melalui mekanisme cacat hukum dan minim partisipasi publik harus dikoreksi. Rusdi menegaskan, UU Ketenagakerjaan yang baru harus dibangun dengan semangat Pembukaan UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila: spiritualitas, kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial.

Rekam jejak PKS dalam isu ketenagakerjaan cukup panjang. Sejak 2006, kader-kader PKS di DPR konsisten menolak setiap upaya yang mereduksi hak-hak pekerja. Mulai dari penolakan revisi UU Ketenagakerjaan pada 2006, dukungan lahirnya UU BPJS pada 2009–2011, hingga sikap tegas menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja sejak 2019.

Rusdi menambahkan, kebijakan upah layak merupakan hal mutlak demi menjaga kesejahteraan buruh sekaligus daya beli masyarakat. Namun, hal itu harus diimbangi dengan penataan iklim investasi yang sehat, antara lain dengan menghapus pungutan liar, menekan biaya logistik, dan menurunkan bunga bank.

“Insya Allah PKS akan terus konsisten mengawal lahirnya UU Ketenagakerjaan yang berkeadilan,” tegas Rusdi.

Dialog ini juga menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pengusaha, hingga serikat pekerja. (Ari Wibowo/Mun)