Evaluasi 1 Tahun Prabowo-Gibran: Waka MPR Puji Kebijakan Pro Rakyat dan Fokus Transisi Energi

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilainya berhasil menghadirkan kebijakan pro rakyat dan berorientasi pada penanganan krisis iklim selama satu tahun masa kepemimpinannya.

Menurut Eddy, berbagai program yang diluncurkan pemerintah dalam satu tahun terakhir menunjukkan keberpihakan kuat kepada masyarakat kecil dan komitmen tinggi terhadap keberlanjutan lingkungan.

“Setahun pemerintahan Presiden Prabowo ini memberikan optimisme dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, langsung menyentuh kebutuhan masyarakat miskin. Yang paling penting, Presiden konsisten pada prinsip no one is left behind, tidak ada yang ditinggalkan dalam kebijakan ekonomi,” ujar Eddy Soeparno dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).

Eddy menilai, komitmen no one is left behind juga tercermin dalam upaya pemerintah menghadapi ancaman krisis iklim dan mempercepat target Net Zero Emission (NZE) bahkan sebelum tahun 2060.

Ia menegaskan di tengah dinamika global termasuk narasi penolakan perubahan iklim di sejumlah negara Presiden Prabowo justru menampilkan sikap visioner dengan menempatkan masyarakat miskin sebagai kelompok yang paling perlu dilindungi dari dampak perubahan iklim.

“Presiden Prabowo memberikan perspektif berbeda. Bahwa krisis iklim nyata merugikan masyarakat miskin dan menurunkan produktivitas ekonomi. Karena itu, perlindungan harus diarahkan kepada kelompok paling rentan,” jelas Eddy.

Salah satu bukti keseriusan pemerintah, lanjutnya, adalah kebijakan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang berfokus pada pengembangan energi baru dan terbarukan (EBET).

“Presiden Prabowo dalam sidang umum PBB menegaskan bahwa mulai tahun depan sebagian besar tambahan kapasitas pembangkit listrik akan berasal dari energi terbarukan. Dalam RUPTL 2025–2034, akan dibangun 69,5 GW kapasitas listrik baru, dan 76 persen di antaranya bersumber dari energi bersih,” ungkap Eddy.

Ia menambahkan, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan dukungan teknologi, pendanaan, dan koordinasi lintas kementerian, mengingat besarnya rencana pembangunan sumber energi baru sebesar 28 GW hingga 2029, dan 41,6 GW antara 2030–2034.

Wakil Ketua Umum PAN itu juga menyoroti berbagai keuntungan strategis dari percepatan transisi energi, termasuk pengurangan ketergantungan impor energi fosil, penciptaan lapangan kerja hijau (green jobs), dan penguatan ketahanan ekonomi nasional.

“RUPTL ini memproyeksikan terciptanya sekitar 760 ribu lapangan kerja baru berbasis energi bersih dan terbarukan. Selain mengurangi impor LPG dan BBM, kebijakan ini mendukung visi Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat solusi ketahanan pangan, energi, dan air,” kata Eddy menegaskan.

Eddy menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa komitmen Presiden Prabowo terhadap isu lingkungan dan kesejahteraan rakyat menjadi sinyal kuat Indonesia siap menuju perekonomian hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kebijakan pro rakyat dan pro iklim ini adalah fondasi bagi Indonesia untuk keluar dari kemiskinan, sekaligus memimpin transisi energi bersih di kawasan,” pungkasnya. (Mun)