Pemerintahan Prabowo-Gibran: Imparsial Kritik Perluasan Peran Militer dalam Urusan Sipil

AKTUALITAS.ID – Lembaga pemantau hak asasi manusia, Imparsial, menyoroti sejumlah persoalan serius dalam arah kebijakan pertahanan di satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakuming Raka.

Dalam evaluasi bertajuk “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Bidang Pertahanan”, Imparsial menyoroti dua masalah utama: kecenderungan meningkatnya peran militer dalam ranah sipil (militerisasi) dan lemahnya komitmen terhadap agenda reformasi sektor keamanan.

Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad, mengatakan bahwa selama satu tahun terakhir, pemerintah justru memperlihatkan gejala rekonsolidasi militerisme yang mengancam prinsip supremasi sipil.

“Alih-alih memperkuat reformasi TNI dan akuntabilitas sektor pertahanan, kebijakan yang diambil justru memperluas peran militer dalam berbagai urusan sipil,” ujar Hussein melalui keterangan tertulis, Minggu (19/10/2025).

Hussein secara spesifik mengkritisi rencana pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di bawah Komando Distrik Militer (Kodim). Rencana ini dinilai berpotensi memperkuat kembali struktur komando teritorial warisan masa Orde Baru.

“Rencana ini berlawanan dengan semangat reformasi yang seharusnya mengurangi peran militer di ranah sipil dan politik,” jelasnya.

Selain itu, Imparsial juga menyoroti belum tuntasnya agenda reformasi peradilan militer. Hussein mencatat, masih banyak kasus kekerasan yang melibatkan anggota TNI terhadap warga sipil justru disidangkan di peradilan militer dan berakhir dengan hukuman ringan.

“Selama prajurit yang melakukan pelanggaran terhadap warga sipil tetap diadili di peradilan militer, rasa keadilan publik sulit terpenuhi,” tegas Hussein.

Imparsial mendesak pemerintah dan parlemen untuk memperkuat prinsip supremasi sipil dan memastikan agenda reformasi sektor pertahanan berjalan sesuai amanat konstitusi.

“Tahun pertama ini seharusnya menjadi momentum memperbaiki tata kelola pertahanan yang transparan, profesional, dan akuntabel. Jika kecenderungan militerisasi terus berlanjut, maka demokrasi kita berada dalam posisi rentan,” tutup Hussein. (Ari Bowo/Mun)