Komisi VI DPR Pertanyakan Tanggung Jawab atas Kerugian Whoosh jika Dikategorikan sebagai Investasi Sosial

AKTUALITAS.ID – Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) merupakan investasi sosial memicu respons dari DPR RI. Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, mempertanyakan siapa yang akan menanggung kerugian jika proyek tersebut tidak menghasilkan keuntungan.

“Kalau investasi sosial, lantas siapa yang bertanggung jawab atas kerugian KCIC dan konsorsium BUMN?” ujar Herman dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).

Herman menilai sejak awal proyek Whoosh merupakan proyek bisnis yang dikelola oleh konsorsium BUMN, bukan langsung oleh pemerintah. Oleh karena itu, ia menilai klasifikasi sebagai investasi sosial menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab.

“Sejak awal proyek KCJB ini adalah bisnis dan dikelola BUMN, bukan pemerintah,” tegasnya.

Komisi VI DPR, lanjut Herman, akan berkomunikasi dengan BPI Danantara untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul dalam proyek Whoosh.

Jokowi Tegaskan Fungsi Sosial Transportasi Massal

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut bahwa pembangunan Whoosh bertujuan mengatasi kemacetan parah di wilayah Jabodetabek dan Bandung. Ia memperkirakan kerugian ekonomi akibat kemacetan bisa mencapai Rp 100 triliun per tahun.

“Transportasi massal itu layanan publik, bukan untuk mencari laba,” kata Jokowi.

Jokowi menekankan bahwa transportasi umum seperti MRT, LRT, KRL, dan kereta bandara harus dilihat dari sisi manfaat sosial, termasuk pengurangan emisi karbon dan peningkatan efisiensi mobilitas masyarakat.

“Social return on investment, misalnya pengurangan emisi karbon, itu yang harus dihitung,” tambahnya.

Polemik antara pendekatan sosial dan komersial dalam proyek Whoosh membuka ruang diskusi baru soal arah pembangunan infrastruktur nasional. DPR menuntut kejelasan tanggung jawab finansial, sementara pemerintah menekankan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Publik menanti solusi konkret atas tantangan ini. (Mun)