Eddy Soeparno Tegaskan Ekonomi Hijau Kunci Pertumbuhan Nasional Berkelanjutan

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan bahwa pembangunan ekonomi hijau harus menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Menurutnya, upaya Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen harus dibarengi dengan strategi pembangunan yang ramah lingkungan.

“Pembangunan ekonomi secara berkelanjutan penting sekali bagi kita untuk menjawab sejumlah tantangan krisis iklim yang saat ini sudah kita lihat,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Senin (3/11/2025).

Eddy menyoroti fenomena perubahan iklim global, mulai dari kenaikan suhu bumi, mencairnya gunung es, hingga bencana banjir yang kini bahkan melanda Bali – kejadian yang disebutnya pertama kali terjadi dalam 70 tahun terakhir. Ia juga menyoroti menurunnya kualitas udara di kota-kota besar, yang menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengambil langkah nyata.

“Ini saatnya kita mengambil aksi nyata. Indonesia perlu memanfaatkan potensi solusi yang tersedia, baik berbasis alam maupun teknologi, untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” tegas Eddy.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Diskusi Publik MPR RI bersama ACEXI, Iluni UI, dan Policy Plus dengan tema Penguatan Ekosistem Pasar Karbon Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Eddy menjelaskan, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam besar yang bisa menjadi modal utama dalam transisi menuju ekonomi hijau. Dengan luas kawasan kehutanan mencapai 126 juta hektare- terbesar ketiga di dunia – dan 3,3 juta hektare hutan mangrove, Indonesia berpotensi besar menjadi pemain utama dalam energi baru dan terbarukan.

“Pada 2034 nanti, pembauran energi antara fosil dan energi terbarukan kita diharapkan sudah mencapai 40 persen. Ini merupakan kemajuan yang sangat berarti,” jelasnya.

Eddy juga menilai, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Ekonomi Karbon menjadi tonggak penting dalam memperkuat daya saing global dan membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di Tanah Air.

“Perpres ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun pasar karbon berintegritas tinggi guna mendukung pertumbuhan hijau,” kata Eddy yang juga Wakil Ketua Umum PAN itu.

Lebih lanjut, Eddy menyebut tiga perubahan fundamental dalam kebijakan ekonomi karbon nasional yang diatur dalam Perpres 110/2025:

1. 1 – Penyelarasan kebijakan karbon dengan aktivitas ekonomi nasional agar pertumbuhan hijau menjadi inti pembangunan.
2. 2 – Penyederhanaan proses bisnis perdagangan karbon, termasuk pengakuan terhadap pasar karbon sukarela (voluntary carbon market).
3. 3 – Pengakuan metodologi internasional yang kredibel untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan manfaat sosial bagi masyarakat lokal.

“Perpres 110 juga menjamin operasional pasar karbon sepanjang tahun dengan prinsip integritas tinggi. Unit karbon dari kegiatan mitigasi akan dihitung untuk pencapaian NDC, kecuali ada otorisasi tertentu dari Kementerian Lingkungan Hidup,” jelas Eddy.

Eddy berharap diskusi dan kolaborasi lintas sektor dapat terus diperluas guna memperkuat tata kelola ekonomi hijau nasional dan memastikan Indonesia berperan aktif dalam pasar karbon global.

“Sebagai rumah kolaborasi, kami sangat terbuka terhadap masukan dan gagasan yang memperkuat transparansi dan integritas nilai ekonomi karbon kita. Ini penting untuk memastikan Indonesia menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau global,” pungkasnya. (Mun)