Connect with us

NASIONAL

Warganet Labeli Maruarar Sirait ‘Penyelamat Konglomerat’ karena Rencana Rusun Subsidi di Meikarta

Aktualitas.id -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Dok: aktualitas.id

AKTUALITAS.ID – Rencana pemerintah membangun rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, Bekasi, menuai kritik tajam dari warganet. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bahkan dicap sebagai “penyelamat konglomerat” karena dinilai melindungi kepentingan pengembang yang sarat polemik hukum.

Unggahan di media sosial berjudul “Meikarta Jadi Rusun Subsidi” ramai dikomentari netizen. Mayoritas menyoroti kebijakan tersebut sebagai bentuk perlindungan negara terhadap oligarki.

“Penyelamat konglomerat,” tulis salah satu warganet. “Lucunya oligarki, bupatinya dipenjara akibat disuap tapi pemiliknya masih bebas dan bangunannya tetap aman dan tidak disita,” tulis akun @alsundawiharis.

Selain isu kepentingan ekonomi, warganet menyoroti ketimpangan penegakan hukum dalam kasus Meikarta yang sebelumnya menjerat Bupati Bekasi periode 2017–2022, Neneng Hassanah Yasin. Beberapa pengguna juga menyinggung masalah konsumen rusun Meikarta yang cicilannya belum selesai, namun unitnya dipindahkan ke lokasi lain dengan kewajiban membayar tambahan biaya jutaan rupiah.

Isu lingkungan pun ikut menjadi sorotan. Warganet mengingatkan potensi banjir akibat pembangunan di atas lahan resapan air.

“Stop pengusaha properti membangun di atas lahan serapan air,” tegas akun @sulican37.

Pemerintah berencana memulai pembangunan rusun subsidi tersebut pada 2026. Rencana ini diumumkan Maruarar Sirait pada 15 Januari 2026, dengan menyatakan bahwa lahan telah siap dan mendapat dukungan penuh dari pihak pengembang.

Namun, kebijakan itu memicu gelombang kritik di media sosial, dengan sebagian warganet menilai rencana ini sebagai bailout terselubung bagi pengembang bermasalah.

Hingga berita ini diturunkan, unggahan tersebut telah memperoleh 1.012 tanda suka dan 58 komentar, mencerminkan kepedulian publik terhadap kebijakan rusun subsidi di kawasan yang kontroversial ini. (Bowo/Mun)

TRENDING

Exit mobile version