Waka MPR Desak Pertamina Siapkan Skenario Darurat Krisis Energi

AKTUALITAS.ID – Eskalasi konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan impor minyak dan gas (migas) ke Indonesia.

Eddy menilai situasi geopolitik yang memanas berpotensi mengganggu jalur distribusi energi dunia, terutama jika konflik berdampak pada penutupan Selat Hormuz, jalur strategis pengiriman minyak global.

“Indonesia memang hanya mengimpor sekitar 20 persen kebutuhan migas dari Timur Tengah, sedangkan sisanya berasal dari Nigeria, Angola, Australia hingga Brasil. Namun ancaman sebenarnya adalah dampak global dari konflik tersebut,” kata Eddy dalam keterangannya, Sabtu (7/3/2026).

Menurutnya, Indonesia perlu mewaspadai pergerakan negara-negara importir besar seperti China, India, Jepang dan Korea Selatan yang memiliki ketergantungan jauh lebih tinggi terhadap pasokan migas dari Timur Tengah.

Eddy menjelaskan, China mengimpor sekitar 11 juta barel migas per hari, India sekitar 6 juta barel per hari, sedangkan Jepang dan Korea Selatan masing-masing berada di kisaran 2 hingga 2,5 juta barel per hari.

Ketergantungan negara-negara tersebut terhadap energi dari Timur Tengah bahkan mencapai 60 hingga 90 persen dari total impor mereka.

“Jika Selat Hormuz ditutup akibat konflik, negara-negara tersebut akan segera mengalihkan sumber impor dari kawasan lain yang juga menjadi pemasok bagi Indonesia,” ujarnya.

Kondisi itu, lanjut Eddy, berpotensi membuat Indonesia harus bersaing dengan negara-negara importir besar dalam mendapatkan pasokan migas global.

Untuk menghadapi kemungkinan tersebut, Eddy meminta Pertamina menyiapkan langkah antisipatif melalui skenario darurat pasokan energi.

Ia menekankan tiga langkah strategis yang perlu segera dilakukan.

Pertama, memastikan komitmen negara-negara pemasok migas bagi Indonesia tetap terjaga.

Kedua, mengantisipasi potensi lonjakan harga energi global jika konflik menyebabkan kerusakan infrastruktur migas di negara produsen utama seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, hingga Bahrain.

Ketiga, mempercepat diversifikasi sumber impor energi, termasuk dari Amerika Serikat yang telah memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia dalam sektor minyak mentah, LNG, dan LPG.

Eddy yang juga merupakan anggota Komisi XII DPR RI menilai dunia saat ini tengah memasuki fase disrupsi geopolitik baru yang berpotensi memicu krisis energi global.

Dalam kondisi tersebut, ia menekankan bahwa negara-negara produsen energi cenderung akan memprioritaskan kebutuhan domestik mereka.

“Kebutuhan migas Indonesia tidak lagi hanya soal ketersediaan, tetapi juga keandalan pasokan. Karena itu ketahanan energi harus diposisikan sejajar dengan ketahanan nasional,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa situasi konflik di Timur Tengah harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi nasional agar lebih siap menghadapi gejolak global di masa depan. (Mun)