Wacana ASN WFH, Komisi II: Layanan Publik Harus Tetap Optimal

AKTUALITAS.ID – Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan rencana penghematan anggaran pemerintah, termasuk opsi penerapan work from home atau work from anywhere bagi aparatur sipil negara, tidak boleh mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.

“Yang terpenting bagi kami adalah program WFH atau work from anywhere itu sama sekali tidak mengganggu pelayanan publik,” kata Rifqi, dalam keterangan yang diterima wartawan, Minggu (15/3/2026).

Menurut Rifqi, langkah efisiensi anggaran dapat dilakukan di tengah tekanan ekonomi global, namun kebijakan tersebut harus tetap memastikan layanan pemerintah kepada masyarakat berjalan optimal.

Ia menilai penghematan anggaran perlu difokuskan pada pengurangan biaya operasional birokrasi tanpa mengurangi kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Rifqi juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program yang langsung menyentuh masyarakat, termasuk berbagai bentuk subsidi pemerintah.

“Penghematan anggaran harus tetap berpihak kepada rakyat dengan memastikan subsidi, termasuk subsidi bahan bakar minyak, tetap berjalan di tengah ketidakpastian global,” ujar Rifqi.

Sebelumnya,wacana efisiensi anggaran muncul setelah pemerintah membahas berbagai opsi penghematan dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta.

Dalam pembahasan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kabinet menyiapkan sejumlah langkah efisiensi, mulai dari penerapan WFH bagi aparatur sipil negara hingga pengurangan hari kerja.

Langkah penghematan itu dipertimbangkan sebagai respons pemerintah terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia dan memberi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.(Yan)