Kuasa Hukum Sebut KPK Minta CCTV Dimatikan Saat Geledah Rumah Ono Surono

AKTUALITAS.ID – Proses penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menuai sorotan. Kuasa hukum kliennya mengungkap adanya dugaan kejanggalan dalam proses tersebut.

Sahali selaku kuasa hukum menyatakan, pihaknya tetap menghormati proses hukum yang tengah berjalan terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Ade Kuswara Kunang. Namun, ia menyoroti permintaan penyidik yang disebut meminta CCTV di rumah kliennya dimatikan saat penggeledahan berlangsung.

“Kami mencatat adanya kejanggalan karena penyidik meminta agar CCTV dimatikan. Ini membuat kami bertanya-tanya apa dasar hukumnya,” ujar Sahali dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).

Selain itu, pihak kuasa hukum juga mempertanyakan tidak adanya surat izin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam KUHAP. Mereka menilai hal tersebut menjadi catatan penting dalam proses hukum yang berlangsung.

Dalam penggeledahan yang dilakukan di kediaman Ono Surono di kawasan Batununggal, Kota Bandung, penyidik KPK disebut menyita sejumlah barang, termasuk laptop serta uang milik keluarga yang diklaim sebagai tabungan arisan.

“Barang tersebut menurut kami tidak ada kaitannya dengan perkara,” tegas Sahali.

Ia juga menambahkan bahwa saat penggeledahan berlangsung, Ono Surono tidak berada di lokasi karena sedang menjalankan kegiatan organisasi di Tasikmalaya dan Garut.

Sementara itu, Ketua RT setempat membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di rumah tersebut.

Hingga saat ini, pihak KPK belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. Proses penyelidikan masih terus berjalan guna mengungkap dugaan kasus korupsi yang melibatkan pejabat di wilayah Bekasi.

Kasus ini pun menjadi perhatian publik karena menyangkut transparansi prosedur penegakan hukum serta pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah dalam setiap proses penyidikan. (Bowo/Mun)