Budi Karya Sumadi Buka Suara di Sidang Korupsi DJKA Medan

AKTUALITAS.ID – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan.

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan sejumlah saksi dari kalangan pejabat negara. Salah satu saksi yang memberikan keterangan adalah mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, yang mengikuti sidang secara virtual.

Dalam keterangannya, Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan perintah terkait pengumpulan dana dalam proyek tersebut.

“Saya tidak pernah memerintahkan hal tersebut. Tidak ada arahan untuk pengumpulan dana,” ujarnya di hadapan majelis hakim.

Kasus ini merupakan bagian dari proses hukum atas dugaan korupsi proyek jalur kereta api di wilayah Medan pada periode 2021–2024. Sejumlah terdakwa telah dihadirkan dalam perkara ini, di antaranya Muhlis Hanggani Capah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Eddy Kurniawan Winarto dari pihak swasta.

Perkara ini sebelumnya juga mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang telah menetapkan sejumlah tersangka terkait dugaan pengaturan lelang proyek.

Sementara itu, ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai kehadiran para saksi, termasuk mantan Menteri Perhubungan, merupakan bagian krusial dalam proses pembuktian di pengadilan.

“Saksi berkewajiban untuk hadir guna memberikan keterangan yang diperlukan dalam mengungkap fakta hukum,” ujarnya kepada wartawan.

Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya guna memperdalam fakta-fakta dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Perkembangan kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat proyek infrastruktur perkeretaapian merupakan bagian penting dalam pembangunan transportasi nasional. (Bowo/Mun)