Hakim di Kasus DJKA Sumut Didesak Tetap Independen

AKTUALITAS.ID – Independensi dan netralitas hakim menjadi sorotan dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Sumatera Utara, terutama setelah muncul isu aliran dana ke kepentingan politik.

Pendiri Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, mengingatkan pentingnya menjaga independensi hakim dalam menangani perkara dugaan korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Sumatera Utara.

Menurutnya, keterlibatan atau bahkan sekadar indikasi pengaruh politik dalam proses persidangan dapat berdampak serius terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

“Keterlibatan politik dalam ruang sidang sangat berbahaya karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan,” ujar Saiful Anam, Senin (13/4/2026).

Sorotan ini mencuat setelah dalam persidangan, salah satu terdakwa menyebut adanya dugaan aliran dana korupsi yang terkait dengan kepentingan politik, baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah.

Pernyataan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Saiful menegaskan, dalam situasi seperti ini hakim dituntut untuk tetap objektif dan tidak berpihak kepada pihak mana pun. Ia menilai independensi hakim akan menjadi faktor kunci dalam menjaga kredibilitas putusan pengadilan.

“Independensi dan netralitas hakim akan sangat diuji. Dalam kondisi seperti ini, bukan tidak mungkin masyarakat akan menghakimi hakim secara moral,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa hakim harus bebas dari kepentingan politik praktis dan tetap berpegang pada kode etik serta prinsip keadilan.

Menurutnya, setiap putusan yang dihasilkan harus murni berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah, bukan dipengaruhi tekanan eksternal.

Kasus DJKA Sumut kini bukan hanya menjadi perkara hukum semata, tetapi juga ujian bagi integritas sistem peradilan. Publik menaruh harapan besar agar proses hukum berjalan transparan, objektif, dan bebas dari intervensi politik. (Bowo/Mun)