OtoTek
Albania Akan Blokir TikTok Selama Satu Tahun Mulai 2025, Ini Alasannya
AKTUALITAS.ID – Pemerintah Albania secara resmi mengumumkan rencana pemblokiran platform media sosial TikTok selama satu tahun penuh mulai 2025. Langkah tegas ini diambil menyusul kekhawatiran atas dampak negatif TikTok terhadap anak-anak, termasuk meningkatnya aksi kekerasan dan perundungan di kalangan remaja.
Keputusan ini dipicu oleh insiden tragis yang terjadi pada pertengahan November, di mana seorang remaja tewas ditikam oleh pemuda lain setelah pertengkaran yang diduga berawal di media sosial. Perdana Menteri Albania, Edi Rama, dalam pertemuan dengan guru dan orang tua menegaskan bahwa TikTok akan ditutup sepenuhnya di seluruh negeri.
“Tidak akan ada TikTok di Republik Albania,” ujar Rama tegas, seraya menambahkan bahwa keputusan tersebut akan mulai diberlakukan pada 2025, meskipun tanggal pastinya belum diumumkan.
Menanggapi keputusan ini, TikTok meminta klarifikasi dari pemerintah Albania terkait dugaan keterlibatan platform tersebut dalam insiden kekerasan itu. Perusahaan menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti pelaku maupun korban memiliki akun TikTok. Bahkan, TikTok mengklaim beberapa laporan menunjukkan video yang mengarah pada insiden tersebut diposting di platform lain.
Namun demikian, penelitian lokal menyebutkan bahwa anak-anak Albania merupakan kelompok pengguna terbesar TikTok di negara tersebut. Kekhawatiran meningkat setelah laporan adanya siswa yang membawa pisau ke sekolah, diduga terinspirasi oleh konten kekerasan yang mereka tonton di media sosial.
Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah Albania telah meningkatkan langkah perlindungan di sekolah. Kebijakan tersebut mencakup kehadiran polisi yang lebih intensif, pelatihan khusus, serta penguatan kerja sama dengan orang tua.
Rama juga menyatakan bahwa keputusan untuk memblokir TikTok akan dievaluasi berdasarkan respons dari perusahaan serta langkah-langkah negara lain.
“Kami akan melihat bagaimana TikTok dan negara-negara lain bereaksi terhadap langkah ini sebelum memutuskan apakah platform tersebut bisa kembali diakses,” tambahnya.
Langkah drastis ini mencerminkan kekhawatiran global terkait dampak media sosial terhadap anak-anak dan remaja, sekaligus menjadi peringatan bagi platform digital untuk meningkatkan tanggung jawab sosial mereka.(NAUFAL/RIHADIN)
-
EkBis21 hours ago
Bayar Pakai QRIS Kena PPN 12%: Penjelasan dan Simulasi Kenaikan Pajak
-
POLITIK21 hours ago
Ketua Komisi II Menentang Pembentukan KPU-Bawaslu Ad Hoc
-
POLITIK19 hours ago
PDIP Optimis Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Ditolak Masyarakat
-
Nasional23 hours ago
Yenny Wahid Kritik Rencana Kenaikan PPN 12 Persen di Haul ke-15 Gus Dur
-
POLITIK15 hours ago
Gerindra: PDIP Berperan dalam Kenaikan PPN 12 Persen, Jangan Bermain Peran Korban
-
Nasional24 hours ago
Ribuan Anggota Jamaah Islamiyah Deklarasikan Pembubaran Organisasi di Solo
-
Dunia20 hours ago
Vietnam Rencanakan Pengurangan Kementerian Menjadi 13 Pada 2025 Dalam Upaya Reformasi Birokrasi
-
Jabodetabek23 hours ago
Polisi Masih Buru Dua Pelaku Utama dalam Kasus Bentrokan Mematikan di Jakarta Pusat