POLITIK
Bawaslu Minta Jajaran Daerah Teliti Kembali DPT Pilkada 2024
AKTUALITAS.ID – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty, meminta jajaran Bawaslu di daerah untuk mengecek kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024, meskipun DPT tersebut sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut keterangan yang diterima pada Jumat, Lolly menjelaskan bahwa DPT masih dapat berubah, misalnya, jika pemilih berpindah domisili atau meninggal dunia.
Berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, terdapat 327 orang yang belum bisa dinyatakan akurat dalam DPT. Rinciannya, sebanyak 253 orang tidak memenuhi syarat (TMS) namun masih terdaftar, sementara 74 orang memenuhi syarat (MS) tetapi belum tercantum dalam DPT. Data ini tersebar di sembilan provinsi untuk pemilih TMS dan lima provinsi untuk pemilih MS.
“Meskipun jumlahnya sedikit dibandingkan dengan 203 juta pemilih, suara mereka tetap penting dan harus dipastikan memiliki hak konstituen,” kata Lolly.
Ia mendorong jajarannya untuk intensif memeriksa data dan bekerja sama dengan pihak terkait seperti KPU, kelurahan, dan desa guna memastikan keakuratan status pemilih. Lolly juga mengingatkan Bawaslu daerah agar aktif mengumumkan perkembangan DPT secara berkala dan memastikan informasi tersebut sampai kepada masyarakat, sehingga hak pilih warga tidak terabaikan.
“Sebagai pengawas pemilu, kita harus proaktif, termasuk dalam memastikan validitas DPT,” tegasnya. (Damar Ramadhan)
-
FOTO10/04/2026 16:47 WIBFOTO: Barbuk 99 Liter Miras Diamankan Petugas di Pelabuhan Pomako Papua
-
FOTO10/04/2026 17:30 WIBFOTO: PBNU Tanggapi Perkembangan Perang Timur Tengah
-
FOTO10/04/2026 18:35 WIBFOTO: Momen Pesawat Kepresidenan Dikawal Empat F-16 dan Dua T50 Golden Eagle
-
NUSANTARA10/04/2026 17:30 WIBSopir Muda Jadi Korban Tewas dalam Kecelakaan Truk Batu Bara
-
NUSANTARA10/04/2026 18:30 WIBOperasi Gabungan Ungkap Penyelundupan Sabu 4 Kg di Bandara
-
JABODETABEK10/04/2026 16:00 WIBPolisi Ringkus Komplotan KPK Gadungan yang Peras Anggota DPR
-
NASIONAL10/04/2026 18:00 WIBKejagung Tetap Gunakan BPKP untuk Audit Kerugian Negara Meski Ada Putusan MK
-
EKBIS10/04/2026 15:30 WIBPHE: Investasi di Indonesia Timur Semakin Menarik