Pilkada Terancam Tak Diawasi Maksimal, Bawaslu Kekurangan Dana Rp 90 Miliar

AKTUALITAS.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan kekhawatiran terkait kekurangan anggaran untuk pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyatakan bahwa mereka membutuhkan tambahan dana sekitar Rp 90 miliar untuk memastikan pengawasan berjalan optimal.

“Sisa NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang tersisa adalah Rp 65.393.024.869. Sedangkan kebutuhan anggaran PSU Rp 164.560.013.521,” kata Bagja dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Senin (10/3/2025).

Bagja menjelaskan bahwa total kebutuhan anggaran untuk PSU mencapai Rp 164 miliar, namun dana yang tersedia saat ini hanya sekitar Rp 65 miliar. Dengan demikian, Bawaslu masih kekurangan sekitar Rp 90 miliar.

Kekurangan anggaran ini juga berdampak pada Pilgub Papua. Bagja menyebutkan bahwa anggaran Bawaslu Papua yang disetujui oleh Pemprov Papua hanya sebesar Rp 42 miliar, jauh dari usulan awal sebesar Rp 150 miliar.

“Sesuai Surat Gubernur Papua Nomor 900.1.9/2063/SET tanggal 6 Maret 2025, anggaran Bawaslu Papua yang semula diusulkan sebesar Rp 150.975.875.000 hasil pembahasan dengan Pemprov Papua adalah sebesar Rp 42.671.400.000,” jelasnya.

Anggaran sebesar Rp 42 miliar tersebut hanya cukup untuk membiayai panwaslu ad hoc dan Gakkumdu selama 3 bulan, padahal Pilgub Papua berlangsung selama 180 hari atau 6 bulan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan efektivitas pengawasan selama masa Pilgub.

“Sesuai dengan informasi dari Bawaslu Papua bahwa anggaran sebesar Rp 42.671.400.000 hanya cukup untuk membiayai honorarium panwaslu ad hoc dan sentra gakkumdu selama 3 bulan, sedangkan pengawasan penyelenggaraan PSU sesuai dengan putusan MK selama 6 bulan (180 hari),” tutur Bagja.

Kekurangan anggaran ini menjadi sorotan serius, mengingat pentingnya pengawasan yang ketat dalam setiap tahapan Pilkada untuk memastikan integritas dan transparansi proses demokrasi. (Mun/Ari Wiboowo)