Jokowi Usul Partai Super Tbk, PDIP Sebut Sindiran untuk Otoritarianisme PSI

AKTUALITAS.ID – PDI Perjuangan (PDIP) melalui juru bicaranya, Mohamad Guntur Romli, memberikan penilaian tajam terhadap ide Presiden Joko Widodo mengenai pembentukan Partai Super Tbk. Guntur percaya bahwa gagasan tersebut merupakan kritik terbuka terhadap struktur otoritarianisme Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang tampaknya lebih berkuasa dibandingkan jabatan Ketua Umum yang dipegang oleh Kaesang Pangarep, anak Jokowi.

Menurut Guntur, meskipun Kaesang menjabat sebagai Ketua Umum, kekuasaan sebenarnya masih berada di tangan Dewan Pembina, yang di ketuai oleh Jeffrie Geovanie. Dalam AD/ART PSI, disebutkan bahwa Dewan Pembina merupakan pemegang otoritas tertinggi partai, membuat jabatan Kaesang kurang berarti dan terjebak dalam bayang-bayang para senior di partai tersebut.

“Jabatan Kaesang di PSI tidak lebih dari sekadar simbol, karena Dewan Pembina memiliki kewenangan absolut dan tak terbatas untuk mengubah kepemimpinan kapan saja,” ungkap Guntur dalam keterangannya pada Minggu (9/3/2025).

Lebih jauh, Guntur mencatat struktur kepemimpinan PSI mengarah pada kekuasaan yang terpusat pada Dewan Pembina, yang menciptakan kesan bahwa partai ini seperti perseroan terbatas (PT) yang dikuasai oleh pihak tertentu. “Dalam konteks ini, jika PSI akan menjadi Super Tbk, siapa yang akan menjadi pemegang saham mayoritas? Apakah Jokowi dan Kaesang?” tanyanya, menekankan pandangan bahwa partai kini lebih mirip dengan perusahaan.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie menjelaskan dalam sebuah pertemuan dengan Jokowi bahwa akan ada pembentukan Partai Super Tbk yang akan berfungsi sebagai partai yang “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Meskipun demikian, Budi tampak enggan memberikan rincian lebih jauh mengenai rencana tersebut, menambahkan bahwa informasinya masih terbatas.

Dengan situasi ini, PDIP menyoroti perlunya evaluasi mendalam tentang cara kepemimpinan politik di dalam PSI. Di tengah pertarungan kekuasaan ini, jadi menarik untuk melihat bagaimana perkembangan berikutnya akan mempengaruhi dinamika partai dan rasio politik di Indonesia. (Mun/Ari Wibowo)