DPR: Libur Sekolah Jadi Momentum Stop MBG

AKTUALITAS.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Kali ini, Komisi IX DPR RI mengusulkan agar pelaksanaan program unggulan pemerintah tersebut dihentikan sementara selama masa libur sekolah yang berlangsung pada 29 Juni hingga 10 Juli 2026.

Usulan itu mencuat setelah adanya temuan Kementerian Koordinator Bidang Pangan terkait potensi pemborosan anggaran yang nilainya disebut mencapai lebih dari Rp1 triliun per bulan. Temuan tersebut memicu desakan agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program yang selama ini berjalan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai masa libur sekolah merupakan waktu yang tepat untuk melakukan jeda operasional sekaligus audit besar-besaran terhadap seluruh sistem pelaksanaan MBG.

Menurutnya, dugaan pemborosan anggaran dalam jumlah sangat besar tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa, terutama ketika pemerintah juga menghadapi berbagai kebutuhan pembiayaan di sektor lain yang tidak kalah mendesak.

Charles menegaskan evaluasi harus dilakukan secara objektif dan menyeluruh. Pemerintah, kata dia, perlu memeriksa seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjadi tulang punggung program MBG.

Audit tersebut mencakup aspek keamanan pangan, kualitas makanan yang disajikan kepada siswa, efisiensi penggunaan anggaran, hingga mekanisme pengadaan barang dan jasa yang digunakan dalam program tersebut.

Tak hanya itu, Charles juga meminta pemerintah bertindak tegas terhadap dapur-dapur MBG yang terbukti tidak memenuhi standar pelayanan. Menurutnya, fasilitas yang berulang kali dikaitkan dengan kasus keracunan makanan seharusnya tidak lagi diberi ruang untuk beroperasi.

Pernyataan tersebut muncul di tengah kekhawatiran publik terkait sejumlah insiden keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG. Keselamatan peserta didik, menurut DPR, harus menjadi prioritas utama dibanding sekadar mengejar target distribusi makanan atau penyerapan anggaran.

Ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan program MBG tidak boleh hanya didasarkan pada jumlah penerima manfaat atau besarnya dana yang telah dibelanjakan. Yang lebih penting adalah apakah program tersebut benar-benar mampu meningkatkan status gizi anak-anak, aman dikonsumsi, serta dijalankan secara efisien dan akuntabel.

Usulan penghentian sementara ini diperkirakan akan memicu perdebatan publik. Di satu sisi, MBG menjadi salah satu program sosial terbesar yang menyasar jutaan pelajar. Namun di sisi lain, muncul tuntutan agar pemerintah memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran dan setiap makanan yang dibagikan benar-benar aman bagi anak-anak Indonesia.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah yang akan diambil pemerintah. Apakah usulan penghentian sementara selama libur sekolah akan diterima sebagai momentum evaluasi besar-besaran, atau program MBG tetap berjalan tanpa jeda di tengah sorotan yang terus menguat. (Firman/Mun)