Iwan Sumule Ajak Semua Elemen Bangsa Kawal Kebijakan Prabowo

AKTUALITAS.ID – Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) sekaligus Ketua Majelis Aktivis ProDem (ProDemokrasi), Iwan Sumule, menyerukan seluruh elemen bangsa untuk bersatu mengawal setiap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berorientasi pada pelaksanaan amanat konstitusi dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pernyataan bertajuk “Bergerak Bersama Menuju Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, Iwan menegaskan bahwa perjalanan sejarah Indonesia membuktikan berbagai kelompok dengan latar belakang politik dan ideologi yang berbeda sesungguhnya memiliki tujuan yang sama, yakni membangun bangsa yang adil, makmur, dan bebas dari ketimpangan.

Ia mengingatkan bahwa sejak era perjuangan kemerdekaan, media massa, organisasi kemasyarakatan, serta para aktivis memainkan peran penting dalam membangun kesadaran kebangsaan, mengkritik ketidakadilan, sekaligus memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Iwan, lahirnya berbagai organisasi seperti Sarekat Dagang Islamiyah, Boedi Oetomo, hingga Sarekat Islam menjadi bukti bahwa perbedaan pandangan tidak pernah menghalangi cita-cita bersama untuk mengakhiri penindasan dan menghadirkan keadilan sosial.

“Mau kanan atau kiri, semua sepakat satu suara tentang Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelompok Agamis, Nasionalis, Sosialis atau Komunis bersepaham bahwa tujuan akhir kita adalah menciptakan masyarakat adil makmur sebagaimana termaktub dalam Konstitusi,” ujar Iwan dalam keterangan persnya, Senin (3/8/2026).

Iwan menilai semangat tersebut tetap relevan di tengah berbagai tantangan bangsa saat ini. Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo tengah mengarahkan kebijakan negara agar kembali berpijak pada amanat konstitusi dengan fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyebut pemerintah memiliki kewajiban menjalankan setiap program yang bermuara pada terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan sila kelima Pancasila.

“Sikap Presiden Prabowo jelas bahwa Pemerintah sebagai Petugas Negara harus menjalankan amanat Konstitusi yang diturunkan dalam bentuk kebijakan dan program kerja yang bermuara pada upaya mewujudkan masyarakat Indonesia Adil Makmur. Ini bukan hal baru, melainkan mengembalikan arah bernegara kepada relnya yang semula,” katanya.

Karena itu, Iwan mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terjebak pada perbedaan identitas politik maupun ideologi ketika pemerintah menjalankan kebijakan yang dinilai berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Tidak peduli apa latar belakang partai politik kita, dari ideologi mana kita berasal, bahwa ketika kebijakan Pemerintah mengarah pada upaya mewujudkan sila ke Lima Pancasila kita wajib mendukung dan memastikan agar kebijakan tersebut konsisten pada garis amanat Konstitusi,” tegasnya.

Meski demikian, Iwan menekankan bahwa dukungan terhadap pemerintah tidak identik dengan menghilangkan fungsi pengawasan publik. Ia justru mendorong masyarakat terus memberikan kritik, evaluasi, dan masukan yang berbasis data, kajian akademis, serta argumentasi yang konstruktif agar kualitas implementasi kebijakan semakin baik.

“Sebagai bagian dari partisipasi publik, maka masukan terbaik dengan rumusan teoritis, akademis, berbasis data dapat diberikan dan akan membantu pemerintah dalam mengimplementasi kebijakan,” ujarnya.

Ia juga menilai Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan merespons berbagai aspirasi masyarakat, termasuk mengambil tindakan terhadap oknum yang diduga menyalahgunakan uang negara.

“Presiden Prabowo telah membuktikan bahwa Presiden mendengar masukan publik terkait adanya oknum nakal yang menyelewengkan uang rakyat. Tindakan tegas kerap Beliau ambil sebagai bukti konsistensinya dalam menjalankan amanat Konstitusi,” tutup Iwan. (Mun)