Gerindra Desak Dalang Penyadap Presiden Dibongkar

AKTUALITAS.ID – Partai Gerindra memberikan apresiasi terhadap langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto beserta jajaran Mabes Polri yang membongkar kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Namun, Gerindra menegaskan pengusutan tidak boleh berhenti pada para tersangka yang telah ditetapkan.

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menyatakan keberanian Polri menetapkan tersangka dari kalangan perwira tinggi menjadi bukti bahwa penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu.

“Partai Gerindra mengapresiasi dan mendukung penuh ketegasan Kapolri beserta jajaran Mabes Polri yaitu Bareskrim dan Divisi Propam yang menindak tegas siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran hukum, tanpa memandang pangkat, jabatan maupun institusi,” kata Sugiat, Rabu (4/11/2026).

Menurut Sugiat, penyelidikan harus diperluas hingga menyentuh pihak yang diduga menjadi pengendali operasi. Ia menilai para tersangka yang telah ditetapkan belum tentu merupakan akhir dari rangkaian kasus yang mengguncang publik tersebut.

“Polri tidak boleh berhenti hanya pada eksekutor di lapangan. Bareskrim harus mengusut tuntas siapa pihak yang menjadi otak penggerak, pemberi perintah maupun penyandang dana di balik aksi penyadapan ilegal ini,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu menilai penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan yang sangat serius karena menyasar simbol negara sekaligus pusat kekuasaan pemerintahan. Karena itu, seluruh rantai komando dan motif di balik dugaan operasi tersebut harus dibuka secara terang-benderang.

Sugiat menegaskan sulit dipercaya jika dugaan penyadapan terhadap Presiden dilakukan hanya atas kehendak individu tanpa adanya dukungan, perintah, atau jaringan tertentu yang bekerja di belakang layar.

“Sangat tidak masuk akal jika tindakan menembus pengamanan Presiden dilakukan atas inisiatif pribadi tanpa perintah atau backing sistemik. Jangan pernah giring narasi ini seolah-olah hanya kelakuan individu,” ujarnya.

Gerindra juga meminta aparat penegak hukum mendalami kemungkinan motif yang melatarbelakangi dugaan penyadapan tersebut. Mulai dari dugaan kejahatan informasi, motif politik, hingga kemungkinan adanya kepentingan pihak lain yang memanfaatkan hasil penyadapan.

Partai berlambang kepala Garuda itu juga mendorong penyidik menelusuri seluruh alur komunikasi, penggunaan perangkat penyadapan, sumber pendanaan, hingga pihak-pihak yang diduga memperoleh manfaat dari hasil intersepsi tersebut.

“Penyidikan harus membongkar seluruh alur komunikasi dan logistik alat sadap. Harus dipastikan apakah ada keterlibatan pihak lain yang memanfaatkan oknum tersebut untuk mengakses informasi sensitif kepresidenan,” kata Sugiat.

Menurut Gerindra, dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran etik atau kejahatan siber biasa. Kasus tersebut dinilai berkaitan langsung dengan keamanan negara, stabilitas pemerintahan, dan perlindungan informasi strategis nasional.

Karena itu, Sugiat meminta aparat menerapkan pasal-pasal yang sesuai dengan tingkat keseriusan perkara serta memastikan seluruh pihak yang diduga terlibat diproses tanpa pengecualian.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi. Penyidik menduga penyadapan dilakukan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya tanpa prosedur hukum yang sah.

Kasus tersebut kini menjadi perhatian nasional karena menyangkut dugaan akses ilegal terhadap komunikasi pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, pengusaha, hingga berbagai figur publik lainnya.

Gerindra mengajak masyarakat untuk memberikan kepercayaan penuh kepada aparat penegak hukum agar proses penyidikan berjalan tuntas dan mampu mengungkap seluruh fakta yang berada di balik salah satu kasus yang paling menyita perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. (Firman/Mun)