Meski di Luar Pemerintahan, PDIP Beri ‘Kartu Merah’ untuk Kepala PCO Prabowo

AKTUALITAS.ID – Isu perombakan kabinet atau reshuffle pasca Hari Raya Lebaran semakin santer terdengar. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tengah mempertimbangkan evaluasi kinerja sejumlah menteri dan kepala lembaga yang dianggap belum optimal.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, menyarankan agar Presiden Prabowo menjadikan hasil survei kepuasan publik sebagai salah satu tolok ukur dalam menilai kinerja para pembantunya. Ia juga menyoroti sejumlah pernyataan kontroversial yang dinilai blunder dan tidak selaras dengan program presiden.

“Evaluasi kabinet saya kira presiden bisa menyimak survei opini publik dan penilaian kualitatif terhadap kabinetnya yang dianggap oleh publik tidak mampu menerjemahkan program presiden tapi malah membuat pernyataan yang blunder,” kata Guntur.

Salah satu contoh blunder yang secara khusus disorot oleh Guntur adalah pernyataan Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, terkait insiden teror kepala babi yang dialamatkan ke kantor redaksi Tempo beberapa waktu lalu. Guntur menilai respons Hasan Nasbi menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap isu kebebasan pers dan bahkan dianggap menormalisasi tindakan teror.

“Harus dipecat. Itu menormalisasi teror pada pers,” tegas Guntur. Ia menekankan bahwa aksi teror terhadap jurnalis tidak dapat dijadikan bahan candaan, dan respons yang meremehkan justru dapat dianggap sebagai pemakluman terhadap tindakan intimidasi.

Selain menyoroti Kepala PCO, Guntur juga menyoroti kinerja sejumlah menteri di bidang ekonomi. Menurutnya, kondisi ekonomi yang kurang menggembirakan belakangan ini menjadi indikator penting yang perlu dievaluasi oleh Presiden Prabowo.

Secara spesifik, Guntur menyoroti Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, yang juga menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) Danantara. Rangkap jabatan ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan kebingungan di kalangan publik serta pelaku ekonomi. “Pemain bola sekaligus jadi wasit,” sindirnya.

Meskipun memberikan sejumlah catatan evaluasi, Guntur Romli menegaskan keputusan reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Ia juga kembali menyatakan PDI Perjuangan akan tetap konsisten berada di luar pemerintahan. “Reshuffle hak prerogatif presiden, PDI Perjuangan tetap konsisten berada di luar pemerintahan,” pungkasnya. (Mun/Ari Wibowo)