Gibran Diusulkan Dicopot, Hendropriyono Bilang Tuntutan Purnawirawan Sudah Terukur

AKTUALITAS.ID – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Abdullah Mahmud Hendropriyono, menanggapi dingin desakan dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya. Menurut Hendropriyono, pernyataan para purnawirawan itu bukan sembarang teriakan – melainkan sebuah langkah yang telah dipikirkan dengan matang.

“Usulan itu terukur. Tidak akan keluar dari kerangka ideologi, Pancasila, dan UUD 1945,” kata Hendropriyono saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu, (26/4/2025).

Forum Purnawirawan TNI sebelumnya merilis delapan tuntutan politik, termasuk permintaan agar MPR mengganti Gibran sebagai wakil presiden. Alasannya, mereka menilai keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran menjadi cawapres telah melanggar hukum acara dan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman. Dokumen itu ditandatangani oleh sejumlah jenderal purnawirawan, termasuk Fachrul Razi dan Tyasno Soedarto.

Meski begitu, Hendropriyono mengingatkan penyampaian aspirasi dalam negara demokratis adalah sah, asalkan tidak mengguncang stabilitas nasional. “Yang penting, kita semua harus tetap menjaga stabilitas nasional,” ujarnya tegas.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memahami kegelisahan para purnawirawan. Namun, ia menegaskan, Presiden tidak bisa serta-merta menanggapi tuntutan tersebut.

“Itu masalah fundamental. Presiden perlu waktu untuk mempelajarinya karena ini bukan perkara ringan,” kata Wiranto di Istana, Kamis, 24 April 2025.

Wiranto juga mengingatkan Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan – Trias Politika – yang membuat presiden tak bisa mencampuri ranah yudikatif dan legislatif. “Presiden punya batas kekuasaan. Kita harus menghormati sistem itu,” tegasnya. (Ari Wibowo/Mun)