Dukung Palestina Merdeka, PPP Apresiasi Langkah Diplomasi Prabowo

AKTUALITAS.ID – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan apresiasi terhadap langkah diplomatik Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina di kancah internasional.

Sekretaris Jenderal PPP, M. Arwani Thomafi, menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, Indonesia wajib menolak segala bentuk penjajahan, termasuk tindakan Israel terhadap tanah Palestina.

“Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa dan menolak penjajahan dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, perjuangan kemerdekaan Palestina harus terus menjadi prioritas diplomasi Indonesia,” ujar Arwani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (30/5/2025).

Arwani juga menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan kesiapan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, namun dengan satu syarat utama: Palestina harus terlebih dahulu merdeka dan berdaulat penuh.

“Pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel hanya dapat dilakukan apabila Palestina telah memperoleh kemerdekaannya secara utuh. Sebelum itu terjadi, Israel harus bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun terhadap rakyat Palestina, sesuai hukum internasional,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Prabowo menegaskan posisi tegas Indonesia dalam mendukung solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina. Prabowo juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam perdamaian, termasuk kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel pasca-kemerdekaan Palestina.

Pernyataan tersebut menjadi pesan penting menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdamaian Palestina-Israel yang akan digelar oleh Prancis dan Arab Saudi. Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menjadwalkan konferensi tingkat tinggi mengenai solusi dua negara pada 17–20 Juni 2025 di New York, Amerika Serikat. (YAN KUSUMA/DIN)