Pengamat Politik Ingatkan Pemakzulan Bukan Ruang Pelampiasan Sentimen Politik

AKTUALITAS.ID – Isu pemakzulan Presiden kembali mencuat ke ruang publik dan memicu perdebatan panas. Menanggapi hal tersebut, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, mengingatkan langkah pemakzulan tidak boleh didasarkan pada kebencian atau ketidaksukaan semata, melainkan harus berlandaskan konstitusi dan hukum yang berlaku.

“Jangan dong, itu inkonstitusional. Kalau dari awal memang bermasalah, harusnya pemilunya yang diboikot, bukan hasilnya,” ujar Boni dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (14/6/2025).

Boni menegaskan dalam sistem presidensial Indonesia, presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, kecuali jika ada pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

Ia juga mengingatkan dorongan pemakzulan tanpa adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap berpotensi menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia ke depan.

“Permintaan pemakzulan tanpa dasar hukum tetap bisa menciptakan ketidakstabilan politik. Ini akan membuka jalan bagi praktik politik berbahaya, di mana sentimen pribadi atau kebencian politik dijadikan dasar hukum. Itu sama saja dengan menghapus peran hukum dalam demokrasi,” ujarnya tegas.

Menurut Boni, demokrasi harus ditegakkan secara adil, tanpa diganggu oleh kepentingan jangka pendek atau manuver politis yang mengancam konstitusi. Ia mengajak seluruh pihak untuk kembali ke prinsip dasar: persamaan hak, derajat, dan kewajiban sebagai warga negara.

“Jangan sampai terjadi karena tidak suka, sentimen pribadi atau politik, kemudian berperilaku tidak adil. Kita semua punya tanggung jawab menjaga demokrasi tetap sehat dan berlandaskan hukum,” pungkas Boni.

Isu pemakzulan, menurutnya, seharusnya menjadi jalan terakhir yang ditempuh berdasarkan fakta hukum, bukan opini atau emosi sesaat. (Ari Wibowo/Mun)