Demokrat Bantah Keras Terlibat Isu Ijazah Jokowi

AKTUALITAS.ID – Partai Demokrat secara tegas membantah tudingan mereka berada di balik maraknya isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Melalui pernyataan pers resmi yang disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis (Kabakomstra) Herzaky Mahendra Putra, partai berlambang mercy itu menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah dan upaya adu domba yang tidak berdasar.

“Isu yang menyebutkan Partai Demokrat berada di balik polemik ijazah Presiden Jokowi adalah fitnah dan insinuasi yang menyesatkan. Tuduhan ini mencemarkan nama baik kami,” tegas Herzaky dalam siaran pers, Senin (28/7/2025).

Lebih lanjut, Demokrat menegaskan Roy Suryo yang sempat mengeluarkan opini terkait isu ijaza sudah tidak lagi menjadi bagian dari Partai Demokrat sejak 2019. Ia mengundurkan diri karena perbedaan pandangan yang sudah tidak sejalan dengan arah kebijakan partai.

“Tudingan yang menyeret nama Roy Suryo ke Partai Demokrat sangat tidak relevan. Beliau bukan kader kami lagi sejak enam tahun lalu,” jelas Herzaky.

Ia juga menegaskan hubungan antara keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga Presiden Jokowi terjalin sangat baik dan penuh rasa hormat. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran putra-putra Presiden Jokowi – Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep – dalam Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sebagai balasan, Partai Demokrat juga mengirim delegasi resmi ke Kongres PSI yang dipimpin Kaesang.

Bahkan, Wakil Presiden Gibran sempat menjenguk langsung Bapak SBY di RSPAD saat beliau menjalani perawatan.

“Hubungan ini mencerminkan keharmonisan antarkeluarga, tidak layak dijadikan alat provokasi politik,” tambah Herzaky.

Demokrat pun mengingatkan publik untuk mewaspadai pihak-pihak yang mencoba memecah belah dengan menggoreng isu ini demi kepentingan politik tertentu.

“Tindakan mengail di air keruh seperti ini sangat tidak etis dan merusak ruang publik. Ini bukan bagian dari demokrasi yang sehat,” pungkas Herzaky.

Pernyataan ini diharapkan mampu meluruskan informasi yang beredar dan meredam manuver-manuver yang mencoba menciptakan konflik antartokoh nasional. (Mun)